Serangkaian unjuk rasa yang menggemparkan Iran sejak akhir bulan lalu telah memicu respons dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengancam akan melakukan intervensi militer dengan dalih ingin “membantu” para demonstran.
Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social pada Sabtu, Trump menulis: “Iran sedang memperjuangkan KEBEBASAN, mungkin seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. AS siap membantu!!!” Sentimen serupa telah ia ulangi dalam berbagai pernyataan publik lainnya.
Namun, klaimnya tentang keinginan membantu rakyat Iran mengabaikan satu fakta krusial: sanksi-sanksi yang dipimpin AS selama puluhan tahun terhadap Iran, termasuk yang diperketat pada masa kepresidenan Trump, memainkan peran sentral dalam krisis ekonomi negara itu—pemicu utama gelombang protes terkini.
Berikut ini kami uraikan dampak sanksi AS terhadap Iran dan apakah rekam jejak AS di negara tersebut benar-benar berorientasi pada bantuan kepada rakyat.
Apa yang Sedang Terjadi di Iran?
Protes di Iran berawal dari Grand Bazaar Teheran pada 28 Desember 2025, menyusul anjloknya nilai rial ke rekor terendah terhadap dolar AS. Para pedagang menutup usaha mereka untuk memprotes melonjaknya harga-harga.
Aksi unjuk rasa kemudian menyebar ke provinsi-provinsi lain dan berubah menjadi tantangan yang lebih luas terhadap kepemimpinan negara.
Pada Senin, nilai tukar rial mencapai lebih dari 1,4 juta per dolar AS, penurunan drastis dari sekitar 700.000 pada Januari 2025 dan kira-kira 900.000 pada pertengahan 2025.
Melemahnya nilai mata uang memicu inflasi yang tinggi, dengan harga pangan rata-rata 72 persen lebih mahal dibandingkan tahun lalu.
Apa Saja Sanksi AS terhadap Iran?
Iran merupakan salah satu negara yang paling berat menerima sanksi di dunia.
AS pertama kali memberlakukan sanksi terhadap Iran pada November 1979, menyusul penyanderaan personel kedutaan AS di Teheran oleh mahasiswa Iran.
Revolusi Islam 1979 menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang rezimnya dikenal menggunakan represi dan penyiksaan untuk tetap berkuasa. AS, yang mendukung Pahlavi, sebelumnya juga terlibat dalam penggulingan Perdana Menteri Iran terpilih secara demokratis, Mohammad Mosaddegh, pada 1953.
Juga pada 1979, Washington menghentikan impor minyak dari Iran dan membekukan aset Iran senilai $12 miliar.
Pada 1995, Presiden Bill Clinton mengeluarkan perintah eksekutif yang mencegah perusahaan AS berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran serta berdagang dengan Iran. Kongres AS kemudian mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari $20 juta per tahun di sektor energi Iran.
Pada Desember 2006, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap perdagangan bahan dan teknologi terkait energi nuklir Iran dan membekukan aset individu serta perusahaan yang terlibat.
Pada 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) dengan AS, UE, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris. Kesepakatan ini memberikan keringanan sanksi sebagai imbalan pembatasan program nuklir Iran.
Namun, pada 2018, Trump mengumumkan keluarnya AS dari perjanjian nuklir dan memberlakukan kembali semua sanksi yang sebelumnya dicabut. Administrasi Trump kemudian menetapkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) sebagai Organisasi Teroris Asing dan memperketat sanksi sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’.
Administrasi Biden (2021-2025) pada dasarnya mempertahankan sebagian besar sanksi AS terhadap Iran.
Pada September 2025, sanksi PBB diberlakukan kembali terhadap Iran menyangkut program nuklirnya setelah DK PBB menolak resolusi untuk mencabut sanksi ekonomi secara permanen.
Bagaimana Dampak Sanksi-Sanksi Tersebut terhadap Iran?
Pendapatan: Pendapatan per kapita Iran (PDB) turun dari lebih dari $8.000 pada 2012 menjadi sekitar $5.000 pada 2024. Penurunan paling tajam terjadi setelah sanksi AS diperketat mulai 2018.
Ekspor dan Pendapatan Minyak: Ekspor minyak Iran anjlok 60-80 persen setelah sanksi diberlakukan kembali, merenggut pendapatan pemerintah hingga puluhan miliar dolar per tahun.
Krisis Mata Uang: Nilai rial Iran runtuh. Dari puluhan ribu per dolar pada pertengahan 2010-an, menjadi lebih dari 1 juta per dolar pada 2026. Devaluasi ini membuat impor lebih mahal, mendorong inflasi, dan mengurangi kepercayaan investor.
Penerbangan: Sektor penerbangan Iran menjadi korban nyata sanksi. Ketidakmampuan mengimpor pesawat baru dan suku cadang pasca-1979 menyebabkan peningkatan kecelakaan pesawat yang mematikan.
Korupsi: Sanksi memicu munculnya ‘ekonomi sanksi’, di mana elite dalam negeri mengambil keuntungan dan membentuk ulang perekonomian untuk mengakali sanksi. Hal ini memperbesar peluang korupsi dan mendorong perdagangan ke saluran abu-abu serta gelap.
“Sanksi tentu berdampak serius, tetapi saya yakin cara elite korup mengambil untung darinyalah yang paling menyakiti rakyat biasa,” ujar Maryam Alemzadeh, profesor sejarah dan politik Iran di Universitas Oxford, kepada Al Jazeera.
Bagaimana Dampaknya terhadap Rakyat?
Para ahli menyatakan bahwa kelas menengah Iran—rakyat biasa—yang menanggung beban tertinggi.
Penelitian tahun lalu menunjukkan bahwa sejak 2012, kelas menengah Iran menyusut secara dramatis. Pasca kampanye ‘tekanan maksimum’ Trump, ukuran kelas menengah 28 poin persentase lebih kecil dibandingkan jika tanpa sanksi.
“Ini menghancurkan daya beli penerima gaji tetap seperti guru dan PNS, banyak yang jatuh dari kelas menengah menjadi ‘kaum miskin pekerja’,” jelas ekonom Mohammad Reza Farzanegan kepada Al Jazeera.
Sanksi juga dikaitkan dengan penurunan harapan hidup. Penelitian tahun 2020 menunjukkan negara yang disanksi kehilangan rata-rata 1,2 hingga 1,4 tahun, dengan dampak tidak proporsional pada perempuan.
Secara global, penelitian terbaru memperkirakan sanksi AS dan UE sejak 1970 telah menyebabkan 38 juta kematian—setara dengan populasi Ukraina atau Polandia.
Di Iran, sanksi mengganggu impor obat-obatan, menyebabkan harga beberapa obat esensial melonjak hingga 300 persen. Sanksi juga berdampak pada lingkungan, menghambat adopsi standar bahan bakar bersih dan memperlambat inovasi hijau, yang berujung pada polusi udara lebih tinggi di kota-kota seperti Teheran.