Administrasi Trump sekali lagi mengancam untuk mengambil kendali atas Greenland, baik melalui akuisisi ataupun penggunaan kekuatan militer guna “mencegah musuh-musuh kita di kawasan Arktik.”
Greenland, yang merupakan wilayah semi-otonom Denmark, telah menjadi tuan rumah bagi Pangkalan Angkasa Pituffik, yang dioperasikan AS dengan koordinasi otoritas Denmark. AS dan Denmark sama-sama anggota pendiri NATO, aliansi militer paling kuat di dunia.
Para pemimpin Eropa dan Kanada telah bergegas menyatakan dukungan bagi Denmark dan Greenland, dengan menyatakan mereka sedang menyusun rencana jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan ancamannya.
Para analis menyatakan bahwa upaya AS untuk merebut Greenland akan menjadi langkah tanpa preseden dalam sejarah NATO dan memunculkan pertanyaan serius tentang kelangsungan hidup aliansi tersebut serta batas-batas Pasal 5, yang dirancang untuk pertahanan terhadap agresor eksternal.
Apa yang Terjadi Jika Satu Anggota NATO Menyerang Anggota Lain?
Pertahanan kolektif adalah prinsip utama NATO, di mana Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap semua.
Ini merupakan janji yang mengikat sejak 1949, ketika aliansi ini terbentuk, dan telah memperkuat solidaritas antara Amerika Utara dan Eropa.
Karena Pasal 5 memerlukan kesepakatan bulat dari semua anggota untuk dapat diterapkan, konflik antara dua anggota akan berujung pada kebuntuan, sebab aliansi tidak dapat memutuskan untuk berperang melawan dirinya sendiri.
Satu-satunya kali Pasal 5 diterapkan adalah setelah serangan 11 September 2001 di AS.
[Al Jazeera] Dalam linimasa ini, Al Jazeera mengkaji insiden-insiden terdekat di mana anggota NATO berhadapan dengan potensi konflik satu sama lain.
Konfrontasi Militer Terbatas
1958–1976 – Sengketa Perikanan Inggris dan Islandia
Perang Kod (1958–1976) merupakan serangkaian perselisihan yang meningkat antara Inggris dan Islandia mengenai hak penangkapan ikan di Atlantik Utara.
Meski konflik ini tidak pernah menjadi konfrontasi skala penuh, terjadi serangkaian bentrokan angkatan laut, termasuk tabrakan kapal dan gesekan diplomatik antara kedua anggota NATO tersebut.
Khawatir akan kehilangan pangkalan udara Keflavik di Islandia yang penting untuk memantau kapal selam Soviet di Samudra Atlantik utara, NATO dan AS mendesak Inggris untuk mengalah. Sengketa berakhir pada 1976 dengan kemenangan diplomatik penting bagi Islandia, yang menetapkan batas 200 mil laut (322 km) yang hingga kini menjadi standar global.
1974 – Yunani dan Turki atas Siprus
Invasi Turki ke Siprus pada 1974 merupakan momen terdekat NATO di mana anggotanya terlibat dalam peperangan skala penuh. Menyusup kudeta yang didukung Yunani di Siprus, Turkiye melancarkan intervensi militer yang hampir memicu konflik langsung antara kedua anggota NATO itu.
Sebagai protes atas kegagalan NATO yang dirasakan dalam membendung Turki, Yunani menarik diri dari struktur militer aliansi dari tahun 1974 hingga 1980.
Mengingat peristiwa ini terjadi selama Perang Dingin, kedua anggota tersebut sangat penting untuk front kolektif NATO melawan Uni Soviet. Meskipun terjadi beberapa aksi militer antara Yunani dan Turki, aliansi berhasil mencegah perang langsung.
1995 – Sengketa Perikanan Kanada dan Spanyol
Pada 1995, Kanada dan Spanyol hampir terlibat konflik angkatan laut selama “Perang Turbot”. Kanada memberlakukan pembatasan untuk melindungi stok ikan, termasuk spesies ikan bernama turbot, yang memicu tuduhan bahwa kapal-kapal Uni Eropa melakukan penangkapan berlebihan di tepat luar zona ekonomi eksklusif Kanada.
Ketegangan memuncak ketika kapal Penjaga Pantai Kanada menembakkan tembakan peringatan di atas kapal pukat Spanyol dan menahan awaknya. Eropa mengancam sanksi, tetapi Inggris memvetonya dengan memihak Kanada bersama Irlandia. Sebagai balasan, Spanyol mengerahkan patroli angkatan laut, dan Kanada mengizinkan angkatan lautnya untuk menembak kapal yang melanggar, membawa anggota NATO sangat dekat dengan konflik.
Krisis berakhir setelah mediasi Uni Eropa, yang berujung pada penarikan tindakan penegakan hukum oleh Kanada dan pembentukan kerangka regulasi bersama.
Perselisihan atas Keterlibatan Perang
NATO juga menghadapi perpecahan internal mengenai kapan dan bagaimana terlibat secara militer, dengan beberapa anggota seringkali ingin menghindari aksi militer langsung.
1956 – Prancis, Inggris, dan AS atas Krisis Suez
Selama Krisis Suez 1956, Prancis dan Inggris membentuk aliansi rahasia dengan Israel untuk menginvasi Mesir setelah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi Terusan Suez.
Operasi ini menyebabkan krisis berat di dalam NATO, karena Amerika Serikat, yang khawatir akan intervensi Soviet dan alienasi dunia Arab, sangat menentang aksi militer tersebut. Meski tanpa kesepakatan, Prancis dan Inggris tetap melanjutkan operasi.
Konflik akhirnya diselesaikan oleh misi penjagaan perdamaian bersenjata pertama PBB, United Nations Emergency Force (UNEF), yang menjadi cetak biru untuk operasi perdamaian PBB di masa depan.
1960-an-1970-an – AS dan Sekutu Eropa atas Perang Vietnam
Perang Vietnam menyaksikan ketidaksepakatan signifikan antara anggota NATO mengenai intervensi militer AS, di mana Washington memandang Vietnam sebagai front penting dalam Perang Dingin, tetapi sekutu kunci Eropa, seperti Prancis dan Inggris, menentang keterlibatan militer langsung.
Prancis secara terbuka mengutuk perang dan akhirnya keluar dari komando militer NATO pada 1966 untuk menghindari terseret dalam konflik-konflik AS di masa depan. Prancis akhirnya bergabung kembali ke struktur militer 43 tahun kemudian pada 2009.
Inggris menolak mengirimkan pasukan meski mendapat tekanan dari AS, karena perang itu sangat tidak populer di mata publik Inggris. Namun, mereka memberikan dukungan logistik dan intelijen untuk AS.
**Pergeseran Aliansi dan Retakan dalam NATO: Sebuah Tinjauan Historis**
Menariknya, meski biasanya menjalin aliansi erat dengan Inggris Raya dan bukan merupakan anggota NATO, Australia mengirimkan pasukannya ke perang.
Perbedaan-perbedaan ini memicu ketegangan di antara kekuatan utama di NATO dan mengakibatkan Perang Vietnam tidak dijalankan di bawah mandat komando NATO. Hal ini juga menyebabkan markas besar NATO berpindah dari Prancis ke Belgia, tempatnya hingga kini.
Helikopter Huey Amerika Serikat terbang dalam formasi di atas zona pendaratan di Vietnam Selatan selama Perang Vietnam, tanggal tidak diketahui [AP Photo]
**1999 – Oposisi Yunani terhadap kampanye udara Kosovo**
Pada tahun 1999, NATO melancarkan kampanye udara sebagai tanggapan atas pembersihan etnis yang dilakukan oleh pasukan Serbia di Kosovo.
Aliansi tersebut melaksanakan kampanye udara terhadap Yugoslavia, namun menghadapi reservasi serius dari anggota NATO seperti Yunani, yang memiliki ikatan budaya dan agama yang dekat dengan Serbia. Para demonstran Yunani secara fisik menghadang dan menargetkan pasukan serta tank Inggris yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan pasukan sekutu.
Yunani menjadi anggota NATO pertama yang menyerukan penghentian pengeboman.
Helikopter militer Inggris, bercorak loreng harimau, mendarat di dekat kamp Angkatan Darat AS di pangkalan udara Tirana, Albania, Jumat, 30 April 1999 [Reuters]
**2003 – Sekutu Eropa terbelah atas Perang Irak**
Perang Irak 2003 menyebabkan salah satu perpecahan terdalam dalam sejarah NATO.
Meski aliansi mendukung Resolusi DK PBB 1441 yang memberikan Irak “kesempatan terakhir untuk mematuhi kewajiban pelucutan senjatanya”, tiga anggota NATO: Prancis, Jerman, dan Belgia menolak klaim AS bahwa resolusi tersebut mengizinkan aksi militer segera, yang berujung pada kebuntuan.
Pada akhirnya, invasi dilakukan oleh “Koalisi Pihak yang Bersedia” dan bukan oleh NATO sendiri, dan Pasal 5 tidak diaktifkan.
Perdana Menteri Inggris Tony Blair berbicara di hadapan media sementara Presiden AS George W. Bush menyimak di Gedung Putih, 31 Januari 2003 di Washington, DC [Brad Markel-Pool/Getty Images]
**2011 – Perbedaan pendapat soal intervensi Libya**
Selama intervensi Libya 2011, anggota-anggota NATO gagal mencapai kesepakatan tentang apakah NATO harus memegang kendali dalam menegakkan zona larangan terbang di Libya jika AS menarik diri dari pimpinan operasi.
Jerman dan Polandia menentang intervensi militer sepenuhnya, dengan Jerman menolak mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan aksi NATO. Turki juga menyuarakan penolakan kuat, bersikeras bahwa tindakan apa pun harus menghindari pendudukan dan diselesaikan dengan cepat.
Prancis menolak memimpin intervensi NATO, sementara Italia menyatakan ingin mengambil kembali kendali atas pangkalan udaranya yang telah diizinkan untuk digunakan sekutu kecuali struktur koordinasi disepakati.
Perpecahan internal ini menunda NATO untuk mengambil alih komando formal atas kampanye udara hingga hampir dua minggu setelah serangan koalisi awal dimulai.
Pesawat tempur jet Rafale Angkatan Laut Prancis bersiap mendarat di kapal induk Charles de Gaulle pada 20 April 2011, di Laut Tengah, sebagai bagian dari operasi militer koalisi NATO di Libya [Alexander Klein/AFP/Getty Images]
### **Perselisihan Penting Lainnya**
NATO telah menghadapi perbedaan pendapat mengenai Afghanistan dan penempatan pasukan di Eropa Timur pasca perang Rusia-Ukraina. Beberapa anggota membatasi cara dan tempat pasukan militer mereka akan beroperasi.
Selain itu, juga terjadi perselisihan anggaran dan isu pertahanan rudal. Namun, aliansi ini tidak pernah benar-benar bubar.
Apa yang terjadi dengan Greenland sekarang merupakan ujian bagi kesatuan NATO.