Selasa, 30 Desember 2025 – 02:40 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan penuh untuk pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Baca Juga:
Mendagri Ungkap 22 Desa Hilang Imbas Bencana Banjir di Sumatera
Upaya ini dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak karena bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri sudah mulai bertindak sejak 19 November dengan membentuk sembilan tim khusus. Tujuannya untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen di wilayah terdampak.
Baca Juga:
Mensesneg Tegaskan Urus Dokumen Korban Bencana Sumatera Gratis: Awasi Oknum-oknum
Penyaluran bantuan dari InJourney ke korban bencana banjir Aceh-Sumatera
“Mulai 15 November kami sudah membentuk sembilan tim. Kami mendata semua kantor Dukcapil di 52 kabupaten/kota yang terdampak. Dari hasilnya, cuma tiga kantor Dukcapil yang benar-benar tidak beroperasi, yaitu di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa,” ujar Tito di Jakarta, 29 Desember 2025.
Baca Juga:
MRT Jakarta dan LRT Jabodebek Bakal Perpanjang Operasional hingga Dini Hari di Malam Tahun Baru
Menurut Tito, sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih bisa berjalan dengan baik. Di Sumatera Utara, seperti di Tapanuli, layanannya normal. Sementara di Kota Sibolga sempat ada masalah kecil tapi sudah bisa diperbaiki. Di Sumatera Barat, tidak ada kerusakan peralatan Dukcapil yang ditemukan.
Sampai saat ini, Kemendagri sudah menerbitkan sekitar 63.230 dokumen kependudukan untuk warga terdampak.
“Dokumen yang sudah dibuat mencapai 63.230 dan semuanya gratis. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lain yang diperlukan masyarakat,” jelas Tito.
Ia menegaskan, layanan penggantian dokumen ini tidak dikenakan biaya apapun. Kemendagri akan terus melanjutkan usaha ini agar semua warga terdampak bisa kembali memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik.
“Kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar mereka punya data kependudukan lagi. Sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran,” tegas Tito.
Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat setelah bencana, serta memastikan hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan berbagai capaian nyata yang sudah didapat dalam satu bulan pertama penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, salah satunya di sektor infrastruktur jalan nasional.
“Bencana terjadi di tiga provinsi, terdampak 52 kabupaten. 78 jalan nasional putus. Dalam satu bulan, dari 78 tinggal 6 yang masih dalam proses penyambungan. Empat titik di Aceh, dan ada di Sumbar, dan di Sumut,” kata Teddy.
Sumber : Dok. PNM