Seiring Gedung Putih mendorong pengintensifan penyelidikan kebocoran internal, Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) secara diam-diam memperpanjang kontrak keamanan siber yang mengatur pemantauan, perekaman, dan preservasi aktivitas pegawai pada sistem lembaga untuk kepentingan penyelidikan.
Operasi yang dikenal sebagai Cyber Defense and Intelligence Support Services ini, dipresentasikan sebagai upaya keamanan rutin yang berfokus pada pemantauan jaringan, respons insiden, dan higienitas keamanan dasar. Namun, catatan kontrak baru yang ditelaah WIRED merinci bagaimana ICE berupaya memperluas dan meningkatkan pengumpulan log digital serta data perangkat untuk penyelidikan internal dan penggunaan penegakan hukum.
Catatan menunjukkan ICE melangkah maju dengan proses *recompete*—prosedur penerbitan ulang dan perpanjangan kontrak federal besar—seiring pimpinan Departemen Keamanan Dalam Negeri memperluas penyelidikan kebocoran dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan sistem lembaga oleh pegawai. Dokumen kontrak menggariskan metode untuk memelihara rekaman komprehensif aktivitas digital serta penggunaan alat otomatis untuk menandai pola dan anomali, sambil mengaitkan operasi keamanan siber lebih erat dengan kantor-kantor penyelidikan ICE guna mempercepat pemanfaatan data tersebut dalam kasus internal.
Di luar pemantauan internal, kontrak tersebut menggambarkan operasi keamanan siber yang luas, meliputi pengawasan konstan jaringan ICE, peringatan otomatis untuk perilaku mencurigakan, dan analisis rutin log yang diambil dari server, workstation, serta perangkat mobile. Sebuah persyaratan intinya adalah data ini disimpan dan diorganisasikan agar insiden dapat direkonstruksi langkah demi langkah di kemudian hari, baik untuk tinjauan keamanan maupun penyelidikan formal.
Pekerjaan ini dikelola oleh Kantor Kepala Informasi ICE, yang menjalankan pusat operasi keamanan lembaga, namun kontrak dirancang untuk memindahkan informasi antar kantor. Temuan siber dimaksudkan untuk dibagikan dengan unit penyelidikan dan pengawasan, termasuk Homeland Security Investigations serta Kantor Tanggung Jawab Profesional ICE yang menangani pelanggaran pegawai. Struktur ini memungkinkan data aktivitas digital yang dikumpulkan untuk tujuan keamanan siber dengan cepat dialirkan ke penyelidikan internal saat diminta.
ICE tidak menanggapi permintaan komentar.
Ekspansi pemantauan internal ini terjadi ketika pemerintahan Trump membingkai perbedaan pendapat di dalam lembaga federal sebagai ancaman, dengan langkah agresif mengidentifikasi dan menggeser pejabat karir yang dianggap tidak sejalan secara ideologi dengan pemerintah, terutama dalam peran keamanan nasional dan penegakan hukum.
Sejak kembali berkuasa, Gedung Putih Trump menggambarkan perbedaan pendapat internal dalam istilah yang eksplisit berbasis loyalitas—berlawanan dengan pelanggaran, kesalahan jabatan, atau upaya sengaja merongrong pemerintah—membingkai ketidaksepakatan politik dengan tujuan presiden sebagai alasan untuk pemecatan.