Parlemen Brasil Berubah Jadi Kacau Balau Usai Upaya Kurangi Hukuman Bolsonaro
Parlemen Brasil memergoki kekacauan pada Selasa (18/3) seiring desakan para anggota legislatif konservatif untuk mengesahkan undang-undang yang akan meringankan hukuman penjara mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Suasana memanas ketika satu anggota parlemen dari kubu kiri secara paksa diusir oleh kepolisian setelah berupaya menganggu jalannya sidang. Rekaman video yang beredar memperlihatkan keributan pecah saat pengamanan berusaha meredakan ketegangan.
Bolsonaro sendiri telah menjalani hukuman penjara 27 tahun sejak November lalu atas dakwaan percobaan kudeta menyusul kekalahannya dalam Pilpres 2022.
Sekutu-sekutu konservatifnya di Kongres mengajukan RUU yang tak hanya meringankan hukuman untuk kejahatan terkait kudeta, tetapi juga membebaskan puluhan pendukung Bolsonaro yang menyerbu gedung-gedung pemerintah tak lama setelah ia lengser.
Sementara itu, dokumen pengadilan menunjukkan tim pengacara Bolsonaro mengajukan permohonan resmi meminta izin bagi kliennya untuk meninggalkan penjara guna menjalani operasi. Permohonan ini mengulangi permintaan agar mantan presiden itu diizinkan menjalani hukumannya dalam bentuk tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Bolsonaro sempat dirawat intensif awal tahun ini pasca operasi usus, dan pernah ditikam di perut saat kampanye pada 2018.
Nasib Bolsonaro, populis sayap kanan yang dikalahkan tipis oleh rivalnya dari kiri Luiz Inácio Lula da Silva tiga tahun silam, tetap menjadi isu yang sangat memecah belah di Brasil. Para pendukungnya terus mencari berbagai cara untuk membebaskannya.
Upaya terbaru untuk memotong hukuman sang politisi berusia 70 tahun itu adalah dengan mengusulkan revisi undang-undang yang mengatur hukuman bagi pejabat terpilih, termasuk pengurangan signifikan untuk pasal-pasal yang menjerat Bolsonaro dan rekan-rekan seperkaranya.
Salah satu pengusul RUU tersebut menyatakan kepada AFP bahwa hukuman Bolsonaro bisa dipangkas hingga hanya dua tahun empat bulan penjara.
Dalam debat panas mengenai proposal ini, politisi kiri Glauber Braga sempat menduduki kursi Ketua DPR sebagai bentuk protes atas apa yang disebutnya "ofensif kudeta". Sidang sendiri semula diagendakan untuk memutuskan usul pemberhentian Braga terkait perannya dalam keributan sebelumnya di Kongres.
Polisi kemudian mengusir paksa Braga di tengah kericuhan di ruang sidang. Siaran televisi ditutup dan para wartawan diusir—langkah yang dikutuk sebagai bentuk sensor oleh kelompok yang mewakili jurnalis. Braga menyatakan menolak "memberikan amnesti bagi sekelompok perencana kudeta".
Hingga Selasa malam, RUU peringanan hukuman Bolsonaro—yang masih memerlukan ratifikasi dari majelis tinggi—belum disahkan.
Bolsonaro divonis hukuman panjang pada September lalu setelah hakim Mahkamah Agung menyimpulkan ia mengusulkan kudeta kepada pimpinan militer dan mengetahui rencana pembunuhan terhadap rivalnya, Lula. Meski kudeta militer tak terwujud, pendukungnya melancarkan serangan brutal ke gedung-gedung pemerintah di Brasília pada Januari 2023, yang berujung pada penahanan ribuan orang.
Sejumlah petinggi militer, dua mantan menteri pertahanan, dan seorang eks kepala intelijen juga telah dihukum dalam penyelidikan kudeta ini. Bolsonaro dan pendukungnya kerap menyebut penyelidikan ini sebagai "perburuan penyihir". Partai Liberal pimpinannya tetap menjadi yang terbesar di Kongres, di mana partai-partai konservatif mengungguli kelompok yang bersimpati pada Lula.
Para anggota parlemen pendukung Bolsonaro sebelumnya pernah mengupayakan amnesti, namun gagal menghadapi gelombang protes nasional. Pengurangan hukuman signifikan kini diusulkan sebagai jalan kompromi.