Algoritma dapat membantu kolusi harga, bahkan jika tidak ada manusia yang benar-benar berbicara satu sama lain, kata penegak hukum AS

Algoritma dapat membantu kolusi harga, bahkan jika tidak ada manusia yang benar-benar berbicara satu sama lain, kata penegak hukum AS

Algoritma mungkin membantu hotel untuk secara ilegal berkolusi dalam menetapkan harga, bahkan jika tidak ada manusia dari bisnis-bisnis tersebut yang benar-benar berbicara satu sama lain tentang hal tersebut, menurut penegak hukum persaingan tidak sehat AS.

Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal bersama-sama mengajukan pernyataan kepentingan dalam Cornish-Adebiyi v. Caesars Entertainment, sebuah kasus yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di New Jersey. Kasus tuntutan kelas ini diajukan oleh penduduk New Jersey yang menyewa kamar di hotel-hotel di Atlantic City dan menuduh bahwa beberapa hotel tersebut terlibat dalam konspirasi penentuan harga ilegal melalui penggunaan algoritma penetapan harga bersama.

Para penggugat mencoba untuk menunjukkan bahwa hotel-hotel tersebut melanggar Bagian 1 Undang-Undang Sherman, yang melarang “konspirasi dalam pembatasan perdagangan” dan digunakan untuk menuntut penentuan harga ilegal. Mereka mengatakan bahwa hotel-hotel tersebut diduga menggunakan platform algoritma penetapan harga yang disebut Rainmaker, mengetahui bahwa pesaing-pesaing mereka juga menggunakan platform tersebut dan memilihnya atas alasan itu.

Badan-badan tersebut benar-benar peduli tentang bagaimana isu ini ditangani. “Perlakuan yudisial terhadap penggunaan algoritma dalam penentuan harga memiliki pentingnya yang besar secara praktis,” tulis DOJ dan FTC dalam pernyataan mereka. Mereka sudah mengajukan pernyataan serupa dalam kasus-kasus penentuan harga algoritma lainnya, seperti dalam satu gugatan terhadap perusahaan perangkat lunak manajemen properti sewa RealPage. Penyewa telah menuduh perusahaan tersebut berkontribusi pada kenaikan harga sewa melalui akses dan penggunaannya terhadap data harga tidak publik dari pemilik-pemilik properti.

Dalam kasus hotel ini, DOJ dan FTC menantang dua klaim yang diajukan oleh hotel-hotel untuk mencoba menolak gugatan tersebut. Salah satu klaim adalah bahwa para penggugat perlu mengklaim bahwa hotel-hotel berkomunikasi secara langsung satu sama lain untuk secara masuk akal membuktikan pelanggaran Undang-Undang Sherman. Dan yang lainnya adalah bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena algoritma penetapan harga hanya menghasilkan rekomendasi, bukan persyaratan harga yang mengikat.

Penegak hukum mengatakan bahwa ini salah. “[T]idak ada persyaratan hukum bahwa seorang penggugat harus mengklaim komunikasi spesifik secara langsung di antara pesaing-pesaing semata-mata untuk mengklaim perjanjian yang tunduk pada Bagian 1,” tulis mereka. “Selama penyedia algoritma dan kliennya pesaing terhubung melalui agen bersama ini dalam ‘kesatuan tujuan atau desain dan pemahaman yang sama,’ … mereka bertindak bersama.”

Mereka juga mengatakan bahwa tidak masalah bahwa rekomendasi algoritma tersebut tidak mengikat. Mereka mengatakan bahwa preseden untuk Bagian 1 Undang-Undang Sherman menunjukkan bahwa menetapkan daftar atau harga stiker adalah ilegal, “bahkan ketika harga akhir yang dikenakan berbeda.”

“Posisi terdakwa juga tidak konsisten dengan hukum kasus yang menyatakan bahwa pelanggaran adalah perjanjian – bukan seberapa sering itu diikuti,” tulis badan-badan tersebut. Mereka menambahkan bahwa berdasarkan perspektif hotel-hotel, sebuah kartel penentuan harga bisa mencoba untuk menghindari hukuman “hanya dengan mengundang partisipasi oleh beberapa pesaing yang cenderung menyimpang dari harga yang ditetapkan atau dengan menyetujui untuk memperbolehkan beberapa penyimpangan.”