Italia Resmi Cantumkan ‘Feminisida’ dalam KUHP untuk Tekan Kekerasan terhadap Perempuan

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendukung RUU yang menghukum ‘femicide’ dengan hukuman penjara seumur hidup.

Diterbitkan Pada 26 Nov 2025

Parlemen Italia secara resmi telah menambahkan kejahatan femisida – pembunuhan terencana terhadap perempuan dan anak perempuan karena gender mereka – ke dalam kitab hukum pidana, dengan hukuman penjara seumur hidup.

RUU ini disetujui secara aklamasi pada Selasa, menandai apa yang digambarkan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni sebagai tanda “kohesi politik melawan sifat barbar kekerasan terhadap perempuan”, menurut penyiar publik Italia RAI.

Rekomendasi Cerita

Pemerintah Meloni telah mendukung RUU ini sejak awal dan mendukung peraturan lainnya untuk melindungi perempuan, seperti undang-undang anti-stalking. Parlemen juga sedang memperdebatkan RUU yang melarang hubungan seksual tanpa “konsen yang bebas dan aktual”.

“Kami telah melipatgandakan pendanaan untuk pusat-pusat anti-kekerasan dan shelter, mempromosikan saluran telepon darurat dan mengimplementasikan kegiatan pendidikan serta kesadaran yang inovatif,” ujar Meloni, menurut kantor berita The Associated Press. “Ini adalah langkah-langkah konkret ke depan, tetapi kami tidak akan berhenti di sini. Kita harus terus melakukan lebih banyak lagi, setiap hari.”

Pemungutan suara ini juga bertepatan dengan Hari Internasional PBB untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Italia tahun lalu mencatat 106 kasus femisida, 62 di antaranya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, lapor AP, mengutip lembaga statistik Italia.

Angka tersebut sejalan dengan tren global yang menunjukkan hampir dua pertiga pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga, menurut UN Women.

Masalah terus-menerus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian nasional di Italia pada November 2023 ketika seorang mahasiswi berusia 22 tahun, Giulia Cecchettin, ditikam oleh pacarnya. Dia kemudian dihukum penjara seumur hidup.

MEMBACA  Trump Menawarkan Kewarganegaraan Cepat untuk Petani Afrika Selatan

Kelompok hak asasi di Italia, seperti gerakan berbasis gender Non Una di Meno, atau Not One Less, menyatakan bahwa pemerintahan Meloni terlalu fokus pada hukuman daripada mencegah kekerasan.

Italia adalah salah satu dari sedikit negara di Uni Eropa tanpa pendidikan seks wajib dalam sistem sekolah umumnya, dan banyak program memerlukan persetujuan orang tua.

Non Una di Meno pekan ini mengatakan bahwa pemerintah juga harus fokus pada “pendidikan seksual dan emosional”, serta “kesejahteraan ekonomi perempuan”.