Sabtu, 22 November 2025 – 22:40 WIB
Jakarta, VIVA – Delapan partai non-parlemen membentuk Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) untuk menanggapi Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen yang sekarang 4 persen. GKSR minta agar ambang batas parlemen diturunkan jadi 1 persen.
Baca Juga:
Oso: GKSR Dukung Pemerintah dan Kepemimpinan Prabowo
Kedelapan partai itu adalah Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, dan Partai Berkarya.
“GKSR berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2024 perlu disikapi dengan bijaksana. GKSR berpendapat Parliamentary Threshold cukup 1 persen,” ucap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 22 November 2025.
Baca Juga:
Gibran Sampaikan Salam Prabowo ke Presiden Afrika Selatan di KTT G20
Said mengatakan, perubahan ambang batas parlemen ini dilakukan buat menyelamatkan suara rakyat yang selama ini gak kedengaran. Hal ini terlihat dari Pemilu 2024, di mana sekitar 17 juta suara rakyat hilang dari 10 Partai Politik yang tidak lolos ambang batas parlemen.
Baca Juga:
Prabowo Video Call PM Inggris, Bahas Gaza hingga Sektor Maritim
“Demi menyelamatkan suara rakyat yang selama ini terbuang. Makanya kami minta agar suara kami didengar, dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, Parliamentary Threshold kami nyatakan cukup 1 persen,” kata dia.
Selanjutnya, Said bilang GKSR juga minta agar partai yang tidak lolos ambang batas parlemen diberi dana politik untuk pendidikan.
“Artinya, partai politik manapun yang ikut pemilu, sekecil apapun suara yang didapat, dia berhak dapat dana politik. Soalnya ada suara, berarti ada orang di situ,” jelasnya.
Said minta dana politik itu berlaku mulai Januari 2026.
“GKSR minta mulai tahun 2026 bulan Januari, dana politik juga diberikan ke semua partai politik non-parlemen yang ada 10 partai politik, selain partai politik parlemen,” tegas dia.
Sementara, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau Oso, menekankan bahwa Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami semua yang hadir di sini, mendukung konstitusi, mendukung pemerintah dan kepemimpinan pak Prabowo. Kami bukan anti pemerintah, kami malah sangat mendukung pemerintah,” katanya.
Dia nambahin, GKSR percaya bahwa Presiden Prabowo bisa mengubah sistem politik di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Dia bilang Prabowo juga sudah diakui oleh dunia.
“Itu, harga mati. Kenapa? Karena kita percaya beliau akan merubah sistem politik di Indonesia ini seperti yang kita dengar selama ini, statement-statement presiden terhadap bangsa Indonesia,” kata Oso.