Perebutan anggaran kini beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, sehari setelah Senat menyetujui langkah pendanaan sementara untuk mengakhiri shutdown pemerintahan terpanjang dalam sejarah negeri itu. Para pemimpin Partai Demokrat di Dewan justru mendorong anggotanya untuk menolak rancangan undang-undang tersebut.
Kebijakan yang diusung Partai Republik ini disahkan di Senat pada Selasa dengan dukungan delapan senator dari kaukus Demokrat yang memutuskan bersebrangan dengan partainya. Paket darurat yang akan menjaga operasional pemerintah hingga 30 Januari itu tidak mencakup subsidi layanan kesehatan—isu yang menjadi jantung kebuntuan politik yang melanda AS sejak 1 Oktober.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
Para petinggi Demokrat, termasuk Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries, mengupayakan amandemen terhadap RUU untuk memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA) yang menjangkau sekitar 24 juta warga Amerika.
“Kami tidak akan mendukung undang-undang anggaran partisan dari Republik yang terus menggerogoti layanan kesehatan rakyat Amerika,” ungkap Jeffries dalam siaran pers yang dikeluarkan timnya pada Selasa malam.
Jika Dewan yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU tersebut pada Rabu, naskah akan berlanjut ke Presiden Donald Trump untuk disahkan menjadi undang-undang.
Lantas, apa yang diusulkan kaum Demokrat, dan akankah Dewan menyetujui RUU penutup shutdown selama 42 hari ini?
Apa tuntutan kaum Demokrat?
Jeffries bersama anggota legislatif Demokrat lainnya mengajukan usulan amandemen yang menyerukan perpanjangan subsidi ACA selama tiga tahun—karena akan kedaluwarsa akhir tahun ini—untuk membuat premi asuransi kesehatan lebih terjangkau.
“Kami akan terus memperjuangkan perpanjangan kredit pajak Affordable Care Act. Bila ini tidak terwujud minggu ini, bulan ini, atau bulan depan, kesalahan ada pada Donald Trump beserta Partai Republik di Dewan dan Senat yang terus membebani hidup rakyat Amerika,” tegas Jeffries pada Selasa malam.
ACA pertama kali diluncurkan pada 2010 dengan sebutan informal ObamaCare di era Presiden Barack Obama. Meskipun undang-undang ini menyentuh seluruh aspek sistem kesehatan, perubahan utamanya adalah hadirnya pasar asuransi kesehatan teratur bagi mereka yang tidak memiliki asuransi.
Pada 2021, Presiden Joe Biden kala itu memperluas kredit pajak melalui American Rescue Plan Act—paket stimulus ekonomi—yang membuat cakupan kesehatan lebih terjangkau bagi keluarga dan pemilik pendapatan tinggi sebagai respons atas pandemi COVID-19.
Di tahun 2022, kredit pajak tersebut diperpanjang di bawah Inflation Reduction Act oleh pemerintahan Biden. Subsidi inilah yang akan habis masa berlakunya akhir tahun kecuali Partai Republik menyetujui tuntutan Demokrat.
Akan tetapi, pada Rabu pagi, Komisi Aturan Dewan yang didominasi Republik memutuskan untuk menolak amandemen RUU yang akan memperpanjang subsidi kesehatan selama tiga tahun.
Sementara Trump tidak menunjukkan sinyal konsesi dalam isu ini. Minggu lalu, ia mengusulkan penyaluran subsidi ACA langsung ke rekening bank masyarakat.
“Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar ratusan miliar dolar yang kini mengalir ke perusahaan asuransi serakah demi menyelamatkan layanan kesehatan buruk ObamaCare, DITRANSFER LANGSUNG KE MASYARAKAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN YANG JAUH LEBIH BAIK, dan masih tersisa uangnya,” tulisnya di platform Truth Social.
Pada Juli lalu, Trump dan Kongres memotong anggaran Medicaid sebesar $930 miliar untuk dekade berikutnya sebagai bagian dari “RUU Indah Nan Agung”-nya. Medicaid merupakan program kesehatan pemerintah terbesar yang memberikan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagaimana dampak berakhirnya subsidi bagi individu?
Menurut lembaga penelitian kesehatan nirlaba KFF, jika subsidi ACA tidak diperpanjang, para peserta program bersubsidi diperkirakan akan membayar “lebih dari dua kali lipat”.
Pembayaran premi tahunan bagi peserta ACA akan naik dari $888 pada 2025 menjadi $1.904 di tahun 2026.
Christine Meehan, penata rambut berusia 51 tahun dari Pennsylvania yang bergantung pada asuransi kesehatan pasar, mengatakan kepada Associated Press bahwa premi bulanannya sebesar $160 akan meningkat sekitar $100 tahun depan.
Bagaimana dampak voting di Senat?
Delapan senator—tujuh Demokrat dan satu independen—beralih suara untuk mendukung RUU pendanaan tanpa subsidi kesehatan. Partai Republik berargumen bahwa isu ini akan diputuskan melalui voting lain pada bulan Desember.
Pengesahan RUU ini memerlukan dukungan Demokrat karena Partai Republik kekurangan tujuh suara dari total 60 suara yang diperlukan. Senator Demokrat Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Tim Kaine, Jackie Rosen, dan Jeanne Shaheen memberikan suara bersama Senator independen Angus King dari Maine.
Kini, sayap progresif Partai Demokrat menyerukan pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, untuk mengundurkan diri dengan tuduhan mengizinkan anggota Demokrat melakukan cross-voting.
“Dia adalah pemimpin Senat. Kesepakatan ini tidak akan terjadi tanpa persetujuannya. Jangan percaya kata saya. Dengarkan senator lain yang mengaku terus melaporkan perkembangan kepada Senator Schumer,” ujar Perwakilan Demokrat Ro Khanna kepada CBS News.
“Schumer sudah tidak efektif lagi dan harus diganti,” tulis Khanna di X pada Senin, bergabung dengan sejumlah pimpinan Demokrat dari sayap progresif dan kiri partai.
Senator Massachusetts Elizabeth Warren menyatakan pada Selasa bahwa “Rakyat Amerika terus meminta kami memperjuangkan layanan kesehatan dan menekan biaya hidup”.
“Jelas, upaya itu gagal di akhir. Tugas kami adalah memenuhi kebutuhan rakyat Amerika. Kita harus melakukannya dengan lebih efektif,” tambah Warren, tanpa bersedia mengonfirmasi apakah ia masih percaya pada Schumer.
Sejauh ini, sejumlah senator telah menyerukan Schumer untuk mengundurkan diri karena membiarkan RUU ini disahkan di bawah pengawasannya.
Apa isi kesepakatan pendanaan?
Dalam undang-undang kompromi yang disahkan Selasa, disepakati bahwa seluruh pegawai federal—yang bekerja tanpa dibayar selama shutdown—akan menerima gaji. Menurut Bipartisan Policy Centre, lembaga nirlaba AS, setidaknya 670.000 pegawai federal di-PHK sementara, sementara 730.000 lainnya bekerja tanpa upah.
Berdasarkan RUU, pendanaan untuk Supplemental Nutrition Assistance Programme (SNAP)—yang memberikan bantuan pangan bagi 42 juta warga Amerika—akan diperpanjang hingga September mendatang.
Menteri Perhubungan Sean Duffy menyatakan bahwa pengawas lalu lintas udara—yang diklasifikasikan sebagai pekerja esensial dan tidak menerima gaji—akan mendapat 70% dari pembayaran tertunggak dalam 24 hingga 48 jam. Masalah kekurangan staf ini sebelumnya menyebabkan pembatalan 10% penerbangan.
Sisa 30% akan dibayarkan sekitar seminggu kemudian, tambahnya pada Selasa.
Apa langkah selanjutnya?
Dengan mayoritas tipis Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat, RUU ini kemungkinan akan disetujui dalam voting Rabu yang berlangsung mulai pukul 16.00 waktu Washington, DC (21:00 GMT).
Dari 435 anggota Dewan, Republik menguasai 219 kursi dan Demokrat 214. Untuk mengesahkan RUU, diperlukan suara mayoritas sederhana—dalam hal ini 218 suara.
Namun demikian, Partai Demokrat diperkirakan akan menolak RUU ini.
Sebelum voting, Ketua Dewan dari Partai Republik Mike Johnson meminta Demokrat untuk “mempertimbangkan matang-matang”.
“Saya mendesak semua rekan sejawat di Dewan—termasuk setiap anggota Demokrat—untuk berpikir hati-hati, berdoa, dan akhirnya bertindak benar,” kata Johnson kepada wartawan.
Akan tetapi, menurut media The Hill, Whip Minoritas Dewan Katherine Clark merekomendasikan rekan-rekannya untuk menolak RUU.
“Ini tidak seharusnya terjadi pada rakyat Amerika. Ini adalah pilihan,” tegas Clark di hadapan Komisi Aturan.
“Kaum Demokrat telah menawarkan jalan keluar sepanjang tahun. Kami memberi Anda kesempatan untuk mengubah haluan hari demi hari,” tambah Clark.
Setelah RUU disetujui, naskah akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani presiden, kemudian menjadi undang-undang yang mengakhiri shutdown pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS.