Para hakim di Kamerun telah menolak permohonan untuk pembatalan sebagian atau total pemilihan presiden yang sangat dipersengketakan. Mereka menyatakan akan mengumumkan hasilnya pada hari Senin.
Kota-kota besar di negara itu telah diguncang protes, dengan para pendukung oposisi yang menuduh pemilu 12 Oktober itu dicemari ketidakberesan, termasuk penggelembungan suara.
Majelis Konstitusi menolak delapan permohonan, dengan alasan bukti ketidakberesan yang tidak memadai atau kurangnya kewenangan untuk membatalkan hasil.
Calon dari oposisi, Issa Tchiroma Bakary, telah menyatakan dirinya sebagai pemenang—klaim yang ditolak oleh sekutu Presiden Paul Biya yang berusia 92 tahun, yang sedang mengejar masa jabatan tujuh tahun lagi.
Biya telah berkuasa selama 43 tahun dan hanya menghadiri satu kampanye saja menjelang pemilu.
Tchiroma Bakary, 76, adalah mantan jubir pemerintah yang memutuskan hubungan dengan Biya untuk menantangnya berebut kuasa.
Ia menolak mengajukan pengaduan ke Majelis Konstitusi, yang para hakimnya ditunjuk oleh Biya, dan memilih untuk menyatakan dirinya sebagai “presiden yang legal dan sah”.
Dalam pernyataan video yang diunggah di media sosial, Tchiroma Bakary menyatakan ia memenangkan pemilu dengan sekitar 55% suara, berdasarkan yang dikatakannya sebagai hasil dari 80% pemilih.
“Jika Majelis Konstitusi mengumumkan hasil yang dipalsukan dan dipotong, mereka akan menjadi kaki tangan dalam pengkhianatan kepercayaan,” deklarasinya.
Tchiroma Bakary juga memperingatkan bahwa “dengan keadaan yang sudah sangat terjepit, rakyat tidak punya pilihan lain kecuali mengambil alih nasib mereka sendiri dan memperjuangkan kemenangan di mana pun mereka bisa mendapatkannya”.
Partai penguasa Biya telah membantah klaim kemenangannya, dan beberapa pejabat menyebutnya sebagai ilegal karena hanya Majelis Konstitusi yang berwenang mengumumkan hasil resmi.
Gereja Katolik yang berpengaruh pekan ini mendesak para hakim untuk memastikan putusan tersebut mencerminkan kehendak para pemilih.
Ketegangan yang meningkat ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kekerasan pasca-pemilu di sebuah negara yang sudah dilanda konflik separatis di wilayah Anglophone dan pemberontakan Boko Haram di wilayah Far North.