Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pada Senin bahwa masalah truk over-dimension dan overloaded (ODOL) telah menjadi perhatian utama bagi Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Isu ini telah mendapatkan perhatian nasional dan sekarang menjadi prioritas khusus untuk Presiden Prabowo dan DPR,” ujar Yudhoyono.
Dia menjelaskan bahwa kendaraan ODOL menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan jalan, merusak infastruktur publik, dan mengurangi efisiensi logistik — faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana menegakkan kebijakan zero-ODOL sepenuhnya pada 1 Januari 2027, tanpa penundaan, sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan dan ketertiban dalam transportasi darat.
Yudhoyono mendorong semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan ini secara efektif dan konsisten, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dia juga menyerukan strategi komunikasi publik yang kuat untuk mencegah misinformasi yang menyebut kebijakan ini anti-supir atau anti-bisnis kecil.
“Sebaliknya, ini adalah solusi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Pada tahun 2024, Indonesia mencatat 150.906 kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan 26.839 kematian, dengan angkutan barang terlibat dalam sekitar 10,5 persen dari kasus tersebut.
Yudhoyono menyebutkan beberapa tantangan dalam menekan pelanggaran ODOL, termasuk tingginya biaya logistik, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, kepentingan yang bertentangan antara pengemudi dan pemilik truk, kesejahteraan pengemudi yang rendah, serta pungutan liar di sektor angkutan barang.
Dia mencatat bahwa masalah terkait ODOL sering muncul dalam pemberitaan media dan diskusi publik, yang mencerminkan keprihatinan yang luas.
Yudhoyono menekankan bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sama — mengatasi dampak ODOL, yang membahayakan keselamatan, merusak jalan, dan meningkatkan biaya distribusi barang antar wilayah.
*Penerjemah: Harianto, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*