Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dia berencana untuk merubah struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Polhukam) setelah pergantian pimpinannya, Budi Gunawan.
“Saya datang ke sini untuk menyampaikan arahan, termasuk untuk merevitalisasi organisasi Kemenko Polhukam,” ujarnya kepada wartawan setelah memimpin rapat koordinasinya yang pertama di kantor pusat kementerian tersebut di Jakarta pada hari Selasa.
Dia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan mengenai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuknya sebagai menteri koordinator pelaksana tugas. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai ruang lingkup perubahan struktur yang direncanakan.
Menurut Sjamsoeddin, presiden telah memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kementerian serta memperlancar koordinasi antar kementerian dan lembaga di bawah naungannya.
Di bawah mantan menteri Gunawan, kemenko ini membawahi beberapa satuan tugas yang menangani isu-isu khusus, seperti kebakaran hutan dan lahan, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, korupsi, serta perlindungan pekerja migran Indonesia.
Sjamsoeddin tidak memastikan apakah kemenko akan mempertahankan satuan-satuan tugas ini.
“Prioritas saya di sini adalah untuk menetapkan peran, tugas, dan fungsi kepada para deputi, staf ahli, sekretaris kementerian, dan wakil menteri koordinator,” katanya.
Presiden Prabowo memberhentikan Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dalam perombakan kabinet yang diumumkan pada hari Senin.
Tidak ada penerus yang ditunjuk selama pelantikan menteri baru di Istana Presiden pada hari itu, sementara Gunawan tidak hadir dalam acara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan presiden menunjuk seorang menteri pelaksana tugas karena belum memutuskan pengganti definitif.