Menteri Pertahanan AS sebut perubahan nama menandakan pendekatan yang lebih ofensif, namun perubahan ini tidak resmi tanpa amandemen undang-undang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani keputusan eksekutif yang mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi “Departemen Perang”.
Dalam sebuah seremoni di Ruang Oval pada Jumat, Trump menyatakan bahwa perubahan nama ini merupakan bagian dari pergeseran besar menjauhi ideologi “woke” di dalam departemen tersebut. Ia menambahkan bahwa hal ini akan mengawali babak baru kemenangan militer.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
Para pejabat administrasi menyatakan bahwa sebutan “Departemen Perang” akan digunakan dalam korespondensi resmi Gedung Putih dan pernyataan publik, namun, perubahan yang lebih permanen memerlukan persetujuan Kongres melalui undang-undang baru.
Departemen Pertahanan sebelumnya memang bernama Departemen Perang dari tahun 1789 hingga 1947. Nama itu berubah seusai Perang Dunia II ketika Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947, yang mengkonsolidasikan berbagai cabang militer AS di bawah satu departemen sipil.
Para sejarawan berpendapat bahwa perubahan nama itu juga dimaksudkan untuk menandakan penekanan pada pencegahan perang di tengah ancaman baru pemusnahan nuklir.
Usai menandatangani keputusan eksekutif pada Jumat, Trump menyiratkan bahwa perubahan nama tersebut terkait dengan kurangnya kemenangan militer yang decisif oleh AS.
“Jadi kita memenangkan Perang Dunia Pertama. Kita memenangkan Perang Dunia Kedua. Kita menang dalam segala hal sebelum dan di antara itu. Lalu kita memutuskan untuk menjadi ‘woke’ dan mengubah namanya menjadi Departemen Pertahanan,” ujar Trump.
“Kita seharusnya menang di mana-mana. Kita bisa memenangkan setiap perang, tetapi kita justru memilih untuk menjadi sangat politically correct atau ‘woke’,” katanya.
Trump menambahkan bahwa ia akan mengajukan perubahan nama ini ke Kongres dengan harapan dapat dikodifikasi menjadi undang-undang.
‘Letalitas Maksimal, Bukan Legalitas yang Lemah’
Berdasarkan keputusan tersebut, Menteri Pertahanan AS juga akan disebut sebagai “Menteri Perang”.
Berbicara di Ruang Oval, kepala Pentagon Pete Hegseth menyatakan bahwa perubahan ini tentang “memulihkan etos pejuang”.
“Departemen Perang akan bertarung secara decisif, bukan konflik berkepanjangan. Mereka akan bertarung untuk menang, bukan untuk tidak kalah,” ujarnya.
“Kita akan melakukan ofensif, bukan hanya bertahan. Letalitas maksimal, bukan legalitas yang lemah. Efek keras, bukan politically correct,” tegasnya.
Trump telah membuat beberapa perubahan nama simbolis sejak menjabat, termasuk menamai Teluk Meksiko sebagai Teluk Amerika dalam penggunaan resmi Gedung Putih.
Ia juga membatalkan perubahan nama situs-situs militer yang awalnya dinamai berdasarkan nama pejabat Konfederasi.
Sumpah untuk mengambil pendekatan yang lebih ofensif dengan militer AS ini disampaikan beberapa hari setelah Trump mengumumkan serangan mematikan terhadap kapal penyelundup narkoba yang diduga berlayar di perairan internasional di Karibia.
Trump dan para pejabat tingginya telah bersumpah akan melakukan lebih banyak serangan extrajudicial terhadap tersangka kriminal, yang mereka sebut “teroris narkoba”.
Para ahli menyatakan bahwa serangan semacam itu memiliki dasar hukum yang lemah dan meningkatkan risiko targeting terhadap warga sipil, termasuk nelayan dan migran.
Berkomentar pada Jumat, Trump menyatakan bahwa lalu lintas kapal di area serangan—yang menewaskan 11 orang—telah menurun sejak kejadian.
“Saya bahkan tidak tahu tentang nelayan,” katanya. “Mereka mungkin berkata, saya tidak akan naik kapal. Saya tidak akan mengambil risiko.”