loading…
Anggota DPR Robert J Kardinal menuturkan, saat ini ada kecenderungan perusahaan tambang besar di Papua lebih memprioritaskan pelaku industri dan tenaga kerja dari luar. Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA – Para wakil rakyat di DPR dan DPD asal Papua mengkritik keras perusahaan tambang yang beroperasi di Papua. Kritik ini diberikan karena perusaahan tambang dianggap tidak mau pakai industri dan pekerja lokal dalam kegiatan mereka. Pemerintah pusat juga diminta untuk memperhatikan dengan serius ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.
Anggota DPR dari Papua Barat Daya Robert J Kardinal bilang, sekarang ada kecenderungan perusahaan tambang besar di Papua lebih mengutamakan pelaku industri dan tenaga kerja dari luar. “Mereka berkolusi dengan perusahaan-perusahaan dari luar Papua. Padahal semua pengurusnya (direksi dan komisaris) itu dikontrol pemerintah pusat,” katanya ke wartawan di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Dua di Antaranya Misterius
Robert menilai perusahaan-perusahaan itu umumnya berkolusi dengan pengusaha dari luar Papua untuk dapat fasilitas khusus dalam operasi mereka. Fasilitas khusus itu berupa tenaga kerja dan pelaku industri, seperti kontraktor, yang setelah diteliti, ternyata sama sekali tidak mempekerjakan orang asli Papua. “Jadinya yang terjadi, daerah cuma dapet dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Keadaan ini, tambah anggota Komisi IV DPR ini, membuat kehadiran perusahaan tambang di Papua tidak berdampak signifikan untuk ekonomi daerah. Akhirnya Papua tetap jadi provinsi termiskin dari 34 provinsi. Ini karena ribuan tenaga kerja yang dibawa justru dari luar Papua. Begitu juga, pelaku industri tambang yang masuk ke Papua semuanya dari Jakarta.
“Trus Papua dapet apa? Pemerintah daerah juga tidak dapet pajak, tidak dapet apa-apa. Sedangkan masalah lapangan kerja, hak untuk usaha, masyarakat dan pengusaha di Papua tidak menikmati apa-apa,” ujarnya.