Kekerasan masih merajalela di Haiti, di mana geng bersenjata yang kuat semakin berkembang di tengah kekacauan politik dan ekonomi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa upaya mengatasi disfungsi ekonomi dan politik yang meluas serta kekerasan yang melumpuhkan di Haiti jauh dari mencukupi, dengan rencana respons PBB menerima pendanaan terendah di dunia.
Dalam briefing pada Selasa, koordinator Ulrika Richardson mengatakan bahwa PBB berharap mengumpulkan lebih dari $900 juta untuk Haiti tahun ini, namun upaya tersebut baru didanai 9,2 persen.
“Kami memiliki alat, tetapi respons komunitas internasional tidak sebanding dengan keparahan situasi di lapangan,” ujar Richardson.
Angka pendanaan yang kurang memuaskan ini mempertegas kekhawatiran atas upaya internasional yang melemah untuk membantu negara kepulauan Karibia ini, yang terguncang oleh kekerasan saat geng bersenjata kuat memperebutkan kendali wilayah dan sumber daya di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Richardson menambahkan bahwa permohonan dana $2,63 miliar untuk Ukraina telah terdanai 38 persen, sementara permohonan $4 miliar untuk teritori Palestina yang diduduki baru mencapai 22 persen pendanaan.
Lebih dari 1,3 juta orang telah mengungsi akibat kekerasan di Haiti, dan lebih dari 3.100 orang tewas tahun ini.
Geng bersenjata, beberapa terkait dengan tokoh politik dan ekonomi berpengaruh, telah menguasai sebagian besar ibu kota Port-au-Prince sejak pembunuhan mantan presiden Jovenel Moise pada Juli 2021.
PBB menyatakan bahwa memutus pasokan senjata yang masuk ke negara tersebut, sebagian besar diselundupkan dari negara bagian Florida di AS, merupakan langkah kunci untuk menghentikan kekerasan, bersama dengan menerapkan sanksi pada jaringan yang terkait dengan geng-geng tersebut.
“Haiti bisa cepat membaik, tetapi kekerasan harus diakhiri,” kata Richardson.
Namun, upaya internasional untuk menangani konflik sejauh ini belum membuahkan hasil, dan sebagian warga Haiti skeptis mengingat sejarah panjang intervensi destruktif oleh kekuatan asing.
Misi polisi yang didukung PBB, sebagian besar diisi oleh petugas keamanan Kenya, gagal membawa stabilitas atau memberantas geng. Pemerintah Haiti juga mendeklarasikan keadaan darurat tiga bulan awal bulan ini, mencakup wilayah Barat, Tengah, dan Artibonite.