Kamis, 31 Juli 2025 – 21:38 WIB
Jakarta, VIVA – Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mendorong agar BPK memiliki peran yang lebih strategis dan tidak hanya fokus pada pemeriksaan laporan keuangan atau kepatuhan prosedural.
Ia berpendapat bahwa BPK bisa memberikan pandangan lebih lengkap dan jelas tentang pengelolaan sumber daya negara, baik berupa dana, aset, maupun SDM.
Hal ini diungkapkan Nyoman setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul ‘Model Kemitraan Stratejik BPK dengan Industri Pertahanan: Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia’ di Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Salah satu penguji menanyakan harapan Nyoman sebagai Pimpinan 1 BPK RI terkait model NAS (Nexus of Accountability and Strategy) yang ia ajukan dalam disertasinya.
Prof. Kazan Gunawan meminta Nyoman menjelaskan poin penting model NAS dalam membangun kemitraan strategis antara BPK dengan lembaga lain.
Nyoman menilai BPK bisa berubah dari sekadar watchdog menjadi mitra strategis yang tidak hanya mengaudit, tetapi juga mengevaluasi, memberi arahan, dan memfasilitasi koordinasi antarlembaga terkait di industri pertahanan.
Pertanyaan kritis lain datang dari Prof. Komaruddin tentang dampak model NAS yang mungkin memperluas kewenangan BPK serta penerapannya sebagai kebijakan.
Nyoman menegaskan bahwa model NAS tidak memperluas kewenangan BPK secara struktural, tetapi lebih menekankan peran evaluatif yang antisipatif dan solutif, sesuai tuntutan governance modern.
"BPK tidak mengambil alih peran pelaksana atau regulator, tapi menjadi katalis transparansi dan efektivitas lintas sektor. Peran aktif BPK dalam model NAS adalah bentuk adaptasi terhadap tantangan tata kelola nasional, khususnya di industri strategis seperti pertahanan, tetap dalam koridor fungsi evaluatif," jelasnya.
Nyoman juga menjawab pertanyaan Prof. Dedi Purwana tentang apakah model NAS bisa diterapkan di industri strategis lain atau hanya untuk PT Dirgantara Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa meskipun model ini dibangun dari studi kasus PT Dirgantara Indonesia, logika dan arsitekturnya bersifat generik sehingga bisa diterapkan di BUMN strategis lain seperti PT Pindad, PT PAL, atau PT LEN.
Penelitian ini menemukan empat temuan utama, termasuk model NAS untuk meningkatkan TKDN dan integrasi rantai pasok global, serta Dashboard Digital sebagai inovasi tata kelola berbasis data guna mendorong efisiensi dan transparansi.
Rekomendasi penelitian mencakup penguatan peran BPK sebagai mitra strategis, pemanfaatan teknologi digital untuk audit, dan pembentukan forum lintas sektor guna mendukung industri pertahanan nasional yang lebih mandiri.
Halaman Selanjutnya
Pertanyaan kritis lain muncul dari penguji Prof Komaruddin terkait dampak dari model NAS yang bisa memperluas kewenangan BPK serta penerapannya sebagai kebijakan.