Tiga hari setelah pelantikannya di bulan Januari, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang dia janjikan saat kampanye, membentuk kelompok kerja aset digital yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan untuk memulai era baru kripto di AS.
Pada Rabu, kelompok ini—termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, Pejabat AI dan Kripto David Sacks, dan pejabat lainnya—merilis laporan 166 halaman yang menjelaskan pendekatan baru pemerintah. Trump berjanji ini akan berbeda dengan pendahulunya, Presiden Biden, yang menekan industri blockchain.
Laporan ini merinci prioritas Gedung Putih ke depan, dari menerapkan aturan dalam Genius Act—UU yang mengatur stablecoin disetujui Kongres awal Juli—hingga modernisasi aturan anti-pencucian uang.
Dalam konferensi pers Rabu, pejabat pemerintah menyebut laporan ini sebagai “produk paling komprehensif tentang aset digital.” Tapi saat Kongres memperdebatkan UU ambisius untuk mengatur kripto dan bursa, kerja Gedung Putih baru dimulai.
Mencari kejelasan
Meski Trump sepenuhnya mendukung kripto, laporan ini bukan yang pertama dari Gedung Putih. Pemerintahan Biden merilis laporannya sendiri September 2022, beberapa minggu sebelum jatuhnya bursa kripto FTX milik Sam Bankman-Fried.
Laporan Biden diikuti serangkaian tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto seperti Coinbase. Industri blockchain pun melancarkan kampanye memilih politisi pro-kripto, dengan donasi kampanye ratusan juta dolar.
Kampanye ini sukses. Trump menjanjikan berbagai kebijakan kripto, termasuk cadangan strategis Bitcoin, pengampunan pendiri Silk Road Ross Ulbricht, dan undang-undang kripto. Banyak janji ini sudah terpenuhi, termasuk laporan Rabu yang melengkapi serangkaian perintah eksekutif. Kelompok kerja ini diisi pejabat pro-kripto, mencerminkan perubahan besar dari era Biden.
Meski jadi kemenangan besar industri kripto, laporan ini masih meninggalkan pertanyaan, seperti cakupan cadangan kripto pemerintah. Seorang pejabat mengatakan laporan fokus pada kerangka regulasi, bukan cadangan, dan info lebih lanjut akan datang.
Laporan ini juga mengakui keterbatasan karena Kongres belum menyetujui UU struktur pasar yang mengatur penerbitan kripto dan operasi bursa seperti Coinbase. Meski mendorong SEC dan CFTC memberikan kejelasan soal registrasi, penyimpanan, dan perdagangan, banyak pelaku pasar masih menunggu keputusan Kongres.
Meski Senat dan DPR sepakat soal UU stablecoin, UU struktur pasar tetap jadi tantangan. Pejabat Trump mengatakan versi DPR—Clarity Act—didukung kedua partai, dan laporan menyebutnya sebagai “bintang penunjuk” untuk struktur pasar.
“Mereka sudah membangun fondasi yang tepat,” tambah pejabat itu.
Di vodcast Fortune Crypto Playbook, para ahli kripto Fortune membahas kekuatan terbesar yang membentuk kripto hari ini. Tonton atau dengar sekarang