Parlemen Inggris baru saja memilih mendukung rancangan undang-undang yang melegalkan bantuan kematian bagi pasien terminal, menandai momen bersejarah dalam reformasi sosial di negeri tersebut.
RUU ini lolos dengan selisih tipis 314-291 di Dewan Rakyat pada Jumat, melewati tantangan terberatnya, dan kini akan menjalani proses pengkajian selama beberapa bulan di Dewan Bangsawan, majelis tinggi Inggris.
Proses ini mungkin menghasilkan amandemen lebih lanjut saat dibahas di majelis tinggi, tetapi biasanya para bangsawan enggan memblokir undang-undang yang sudah disetujui oleh anggota parlemen terpilih di Dewan Rakyat.
Pemungutan suara Jumat ini terjadi setelah debat emosional berjam-jam di parlemen, termasuk kisah-kisah pribadi. Ini menyusul pemungutan suara pada November lalu yang menyetujui prinsip RUU tersebut.
Sebelumnya, Dewan Rakyat pernah menolak melegalkan bantuan kematian dalam pemungutan suara tahun 2015.
Apa isi RUU bantuan kematian ini?
RUU “Dewasa Terminal (Akhir Hidup)” memberikan hak kepada pasien dewasa di Inggris dan Wales yang menderita penyakit terminal dengan sisa hidup kurang dari enam bulan untuk memilih mengakhiri hidupnya dengan bantuan medis, selama mereka masih berkemampuan mental.
Pasien harus mampu menelan obat fatal sendiri setelah mendapat persetujuan dari dokter dan panel yang terdiri dari pekerja sosial, ahli hukum senior, dan psikiater.
Bantuan bunuh diri berbeda dengan eutanasia, di mana tenaga medis atau orang lain menyuntikkan obat mematikan atas permintaan pasien.
Menurut undang-undang saat ini, membantu pasien terminal mengakhiri hidup bisa berujung investigasi polisi, tuntutan hukum, dan hukuman penjara hingga 14 tahun.
Perubahan pada draf awal RUU mencakup penunjukan pendamping independen bagi penyandang disabilitas intelektual, autisme, atau gangguan mental, serta pembentukan dewan penasihat disabilitas.
Detail teknis masih perlu dirumuskan, termasuk apakah layanan ini akan menjadi bagian dari Layanan Kesehatan Nasional (NHS) atau dioperasikan sebagai unit terpisah melalui pihak ketiga.
RUU ini tidak berlaku di Irlandia Utara atau Skotlandia, yang sedang mempertimbangkan undang-undang serupa.
Apa argumen pendukung bantuan kematian?
Pendukung RUU ini berpendapat bahwa hal ini menjamin martabat dan belas kasih bagi pasien terminal, yang berhak memilih untuk meringankan penderitaannya.
Anggota parlemen Partai Buruh Kim Leadbeater, yang memperkenalkan RUU ini, mengatakan kepada The Guardian bahwa pasien terminal harus memiliki hak atas tubuh mereka sendiri, mirip dengan hak perempuan memilih aborsi.
Beberapa pendukung juga menyoroti ketidakadilan dalam undang-undang saat ini, di mana orang miskin bisa dituntut karena membantu keluarga mereka, sementara orang kaya bisa pergi ke luar negeri untuk mengakses layanan ini secara legal.
Anggota parlemen Konservatif Peter Bedford mengkritik ketimpangan ini. “Setidaknya satu warga Inggris per minggu melakukan perjalanan stres ke Swiss untuk bantuan kematian, dengan biaya £12.000. RUU ini bukan tentang memperpendek hidup, tapi memperpendek penderitaan,” ujarnya.
Survei menunjukkan mayoritas warga Inggris mendukung bantuan kematian. Sarah Wootton dari kampanye Dignity in Dying mengatakan pemungutan suara ini mengirim “pesan jelas” bahwa parlemen sejalan dengan masyarakat.
Apa argumen penentang?
Penentang khawatir kelompok rentan bisa dipaksa atau merasa tertekan mengakhiri hidup karena tak membebani keluarga.
Beberapa anggota parlemen menarik dukungan mereka karena merasa jaminan keamanan dalam RUU ini melemah. Salah satu perubahan penting adalah dihapusnya persyaratan persetujuan hakim.
Kelompok Care Not Killing menyebut RUU ini “bermasalah dan berbahaya”, serta mengkritik waktu pertimbangan yang terlalu singkat untuk perubahan yang menyangkut hidup mati.
Penentang lain mempertanyakan dampak finansial terhadap NHS, serta potensi mengalihkan perhatian dari perbaikan perawatan paliatif.
Anggota parlemen penyandang disabilitas Tanni Grey-Thompson berpendapat bahwa dengan perawatan paliatif yang baik, tak perlu ada kematian yang menyakitkan. Ia khawatir penyandang disabilitas akan kehilangan pilihan selain mengakhiri hidup karena biaya perawatan.
Di mana lagi bantuan kematian legal?
Bantuan kematian sudah dilegalkan di beberapa negara. Sekitar 300 juta orang di dunia memiliki akses legal ke opsi ini.
Di Eropa, Swiss (1942), Belanda, Belgia, Luksemburg, Spanyol, Portugal, dan Austria telah melegalkannya dalam berbagai bentuk. Di AS, 10 negara bagian mengizinkannya, sementara di Australia sudah legal sejak 2022.
Kanada memiliki sistem yang sangat liberal, bahkan sedang mempertimbangkan memperluasnya untuk pasien dengan gangguan mental. Kolombia dan Ekuador juga telah melegalkan eutanasia.
Negara lain yang sedang mempertimbangkan
Skotlandia sedang memproses RUU serupa yang sudah lolos tahap awal. Prancis juga sedang membahas usulan Presiden Macron, sementara 17 negara bagian AS sedang mempertimbangkan undang-undang serupa.