Israel akan melarang beberapa warga Muslim dari masjid di Yerusalem selama Ramadan menurut Reuters

JERUSALEM (Reuters) – Israel akan membatasi jumlah warga Muslim yang ikut serta dalam ibadah puncak di Masjid Al Aqsa di Yerusalem selama bulan suci Ramadan yang akan datang, kata menteri polisi pada hari Selasa, mengutip kekhawatiran bahwa situs sensitif tersebut bisa melihat protes atas perang Gaza.

Al Aqsa, salah satu tempat suci Islam, merupakan bagian dari Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 dan menjadi fokus harapan kemerdekaan Palestina. Situs ini juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai peninggalan dua kuil kuno mereka.

Aturan tentang akses sering menjadi sumber friksi, termasuk bagi umat Islam yang menyusun 18% dari populasi Israel, terutama selama Ramadan, yang dimulai tahun ini sekitar 10 Maret.

Israel telah memberlakukan pembatasan di masa lalu – terutama bagi warga Palestina muda dari Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari empat bulan setelah perang Gaza, kekhawatiran tentang peningkatan tensi semakin meningkat.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan upayanya untuk melarang sebagian besar warga Muslim dari ibadah Jumat selama Ramadan ditolak oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, ia mengatakan batas 40.000 hingga 50.000 akan diberlakukan, setelah berhasil melawan pejabat yang ingin memperbolehkan 120.000 hingga 150.000 orang.

PEMIMPIN ARAB MENGUTUK PEMBATASAN

“Posisi saya secara prinsip diterima atas (orang yang berpikir) seluruh warga Arab Israel harus diizinkan masuk,” katanya kepada Radio Angkatan Bersenjata pada hari Selasa.

Tindakan ini menarik kecaman dari para pemimpin Arab, termasuk anggota parlemen oposisi Ahmad Tibi, yang mengatakan bahwa Ben-Gvir sayap kanan jauh adalah “penjahat, tetapi yang memiliki di atasnya seseorang yang bertanggung jawab dan memberinya jerigen bensin”.

MEMBACA  Maskapai Belanda KLM akan melakukan 'segalanya' yang bisa dilakukan untuk melindungi pekerjaan dalam upaya pemangkasan biaya

Ben-Gvir menyatakan kekecewaannya bahwa Netanyahu tidak menerima usulannya untuk memberdayakan polisi untuk masuk ke kompleks Al Aqsa dan menghapus bendera atau tanda-tanda yang didirikan sebagai dukungan untuk Hamas, kelompok Islam Palestina yang sedang bertempur di Gaza.

Mengutip nasib sandera yang ditahan di Gaza, Ben-Gvir berpendapat bahwa akan menjadi “gambaran kekalahan” untuk memperbolehkan tampilan solidaritas Hamas seperti itu di kota yang dianggap Israel sebagai ibu kota, status yang tidak diakui secara luas di luar negeri.

Israel telah memperketat masuk oleh warga Palestina sejak Hamas memicu perang Gaza dengan serangkaian pembunuhan dan penculikan lintas perbatasan pada 7 Oktober. Seorang juru bicara polisi tidak segera merinci rencana akses Palestina ke Al Aqsa.

Banyak warga Arab Israel mengidentifikasi diri sebagai Palestina dan, selama perang Gaza terakhir tahun 2021, beberapa melakukan kerusuhan. Perang ini tidak melihat kerusuhan sektarian tersebut. Ben-Gvir mengkreditkan kebijakan “nol toleransi” terhadap hasutan, kebijakan yang dikritik karena melibatkan pemantauan berlebihan terhadap warga Arab.