Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Hasan saat menjawab pertanyaan mengenai anggaran IKN yang diblokir. Ia memastikan bahwa meskipun anggaran belum dibuka, hal itu tidak berarti anggarannya tidak ada.
Selain itu, Hasan juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dengan total biaya mencapai Rp48 triliun. Target utama pemerintah adalah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk membangun gedung yudikatif dan legislatif. Pembangunan lainnya akan melibatkan investasi dari pihak swasta.
Dengan komitmen ini, pemerintah optimistis proyek pembangunan IKN Nusantara akan berjalan sesuai rencana meski sebagian besar anggaran pembangunan masih menunggu pembukaan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN masih diblokir, sehingga progres realisasi anggaran untuk IKN Tahun 2025 belum dapat disampaikan.
Dody mengungkapkan bahwa anggaran negara saat ini difokuskan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Dody menyebut data progres IKN Nusantara per 31 Desember 2024 dengan total pagu anggaran mencapai Rp40,29 triliun. Anggaran tersebut meliputi pengadaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan.
Kementerian PU memotong anggaran dalam rangka efisiensi sebesar Rp81,38 triliun, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Awalnya, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, namun kini pagunya menjadi Rp29,57 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara efisien dalam rangka pembangunan IKN Nusantara.