Kamis, 06 Februari 2025 – 23:00 WIB
Rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Kamis (6/2) terkait kasus pencabulan anak di panti asuhan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com
jatim.jpnn.com, SURABAYA – Lembaga Perlindunga Anak (LPA) Jawa Timur menyatakan pentingnya pengetatan pengawasan agar kasus pencabulan dan persetubuhan yang menimpa anak-anak di Panti Asuhan di Barata Jaya Surabaya tidak terulang kembali.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris LPA Jatim Budiyati saat menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Kota Surabaya, Kamis (6/2).
“Pemerintah harus hadir memonitoring anak-anak yang berada di pengasuhan alternatif, baik institusi panti asrama dan lain-lain atau pengasuhan yang itu orang tua angkat,” kata Budiyarti.
“Fungsi pemerintah itu mengawasi karena anak-anak itu tidak punya daya ketika ada relasi kuasa dengan pengasuhnya dia harus seperti ini,” ujarnya.
Kasus ini, kata Budiyati, sebagai pembelajaran bagi Pemerintah Kota Surabaya juga diperlukan pengawasan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) meski sudah berizin.
“Meski berizin hrus ada monitoring intensif tidak hanya yang ilegal aja karena legal mungkin untuk peristiwa seperti ini,” jelasnya.
Selain itu, pencegahan kasus itu juga bisa dilakukan kepada pengurus atau pengelola asrama. Mereka harus dibekali dengan ilmu pengasuhan.
“Juga harus ada setiap kepala asrama atau apa ketika mengasuh anak selain anak sendiri harus ada pakta integritas. Tidak hanya panti, tetapi juga anak yang diasuh di keluarga itu harus ada SK pengangkatan dari dinsos. Karena SK pengangkatan ini upaya dinsos hadir memonitoring dipastikan dia diasuh dengan baik,” tutur Budiyati. (mcr23/jpnn)
LPA Jatim minta Pemkot Surabaya perketat pengawasan terhadap LKSA untuk antisipasi kasus pencabulan di panti asuhan tak terulang lagi
Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
“