Gus Muhdlor: Corruption Case of BPPD Sidoarjo Becomes a Lesson for Better Governance

Gus Muhdlor: Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo Menjadi Pelajaran untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik

Sabtu, 17 Februari 2024 – 13:09 WIB

Oleh Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/2). Menurut beliau, temuan kasus korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

“Semoga ini menjadi pembelajaran agar tata kelola pemerintah lebih baik, transparansi, dan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Muhdlor di sela pemeriksaan KPK, Jumat (16/2).

Gus Muhdlor, panggilan akrab Ahmad Muhdlor, menyatakan kerjasama dengan penyidik KPK dan berkomitmen memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif.

“Intinya saya berusaha memberikan keterangan yang seutuh-utuhnya, sebenar-benarnya, dan kooperatif,” katanya.

Meskipun demikian, beliau tidak memberikan banyak detail mengenai materi pemeriksaan karena prosesnya masih berlangsung. Selain Gus Muhdlor, KPK juga akan memeriksa tiga saksi lainnya.

Tiga saksi tersebut adalah ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Pada tanggal 29 Januari, KPK menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan setempat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Gus Muhdlor menyatakan temuan korupsi di BPPD Sidoarjo menjadi pembelajaran untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News