Yoon dari Korea Selatan meminta maaf atas undang-undang militer, namun tidak mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan oleh Reuters

SEOUL (Reuters) – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Sabtu meminta maaf atas upayanya untuk memberlakukan hukum militer minggu ini tetapi tidak mengundurkan diri, menentang tekanan intens untuk mundur bahkan dari beberapa anggota partainya dan hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulan yang direncanakan.

Yoon mengatakan dia tidak akan mencoba menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya untuk menyatakan hukum militer untuk pertama kalinya di Korea Selatan sejak tahun 1980. Dia mengatakan keputusan itu lahir dari keputusasaan.

Pidato tersebut adalah penampilan publik pertama pemimpin yang terdesak sejak dia mencabut perintah hukum militer pada awal Rabu, hanya enam jam setelah diumumkan dan setelah parlemen menentang dekrit tersebut meskipun dikelilingi oleh militer dan polisi.

\”Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf kepada orang-orang yang terkejut,\” kata Yoon dalam pidato televisi kepada bangsa, selama itu dia membungkukkan badan.

\”Saya menyerahkan kepada partai saya untuk mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik di masa depan, termasuk masalah masa jabatan saya,\” katanya.

Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon (PPP), mengatakan setelah pidato tersebut bahwa presiden tidak lagi dalam posisi untuk menjalankan tugas publik dan pengunduran dirinya sekarang tidak bisa dihindari.

Pada hari Jumat Han mengatakan Yoon merupakan ancaman bagi negara dan perlu dipecat dari jabatan, meningkatkan tekanan kepada Yoon untuk mundur meskipun anggota PPP kemudian menguatkan penentangan formal terhadap pemakzulannya.

Han dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Han Duck-soo pada hari Sabtu, Yonhap News lokal melaporkan. Menurut konstitusi jika Yoon mengundurkan diri atau dipecat maka perdana menteri, yang diangkat oleh Yoon, menjadi presiden sementara Korea Selatan.

Anggota parlemen akan memberikan suara terhadap mosi pemakzulan Partai Demokratik oposisi utama Yoon nanti pada hari Sabtu.

Yoon menggemparkan bangsa pada malam Selasa ketika dia memberikan kekuasaan darurat kepada militer untuk memberantas apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” dan mengatasi lawan politik yang menghalangi.

Beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara, mengatakan mereka tidak ingin pengulangan pemakzulan tahun 2016 terhadap Presiden saat itu Park Geun-hye, yang meninggalkan jabatan setelah berbulan-bulan protes lilin atas skandal penyalahgunaan kekuasaan. Kekalahan Park memicu keruntuhan partai dan kemenangan oleh kaum liberal dalam pemilihan presiden dan umum.

Dalam adegan yang mengingatkan pada protes tersebut, ribuan demonstran yang memegang lilin berkumpul di luar parlemen pada Jumat malam menuntut pemakzulan Yoon. Aksi demonstrasi lebih lanjut diharapkan pada hari Sabtu menjelang pemungutan suara.

Kejaksaan, kepolisian, dan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi semuanya telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon dan pejabat tinggi yang terlibat dalam dekrit hukum militer, berupaya mengejar dakwaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, antara lain.

Pejabat-pejabat tersebut menghadapi potensi dakwaan pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi orang lain untuk melaksanakan hak-hak mereka. Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa.

\”