Dewan memberlakukan undang-undang yang akan melarang pejabat yang mendukung sanksi internasional untuk menjabat selama hingga 60 tahun.
Anggota parlemen Venezuela telah menyetujui langkah yang akan menerapkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang mendukung sanksi AS terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Pada hari Kamis, Majelis Nasional negara itu menyetujui undang-undang yang disebut undang-undang Pembebas Simon Bolivar, yang melarang pejabat yang menyetujui sanksi AS terhadap Venezuela untuk menjabat selama hingga 60 tahun.
“Setiap orang yang mempromosikan, mendorong, meminta, meminta, mendukung, memfasilitasi, mendukung, atau berpartisipasi dalam pengadopsian tindakan paksa … akan dihukum dengan hukuman penjara selama 25 hingga 30 tahun,” undang-undang juga menyatakan.
Undang-undang juga memungkinkan media siaran ditutup jika mereka mendukung sanksi, sementara media berbasis teks dapat dikenai denda hingga $51,7 juta.
RUU tersebut merupakan upaya terbaru oleh pemerintahan Maduro untuk menindak keras oposisi politik negara itu, yang mempertahankan bahwa mereka adalah pemenang sejati dari pemilihan presiden Juli, di mana banyak yang meragukan klaim kemenangan Maduro.
Oposisi telah merilis data precint yang mereka katakan menunjukkan kemenangan meyakinkan atas Maduro, yang telah menolak panggilan oleh pemerintah regional untuk merilis data yang dapat memvalidasi klaim kemenangannya.
Sejak saat itu, protes terhadap pemerintah telah dihadapi dengan tindakan keras oleh polisi dan serangkaian undang-undang yang kelompok hak asasi manusia mengatakan ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat.
Majelis Nasional Venezuela – didominasi oleh partai penguasa pro-Maduro – memberikan suara mendukung undang-undang setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Bolivar, yang akan melarang lembaga pemerintah AS bekerja dengan siapa pun yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Maduro.
Senat AS belum menyetujui RUU tersebut, yang telah dikecam oleh Maduro sendiri sebagai “sampah”.
AS telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam dua minggu terakhir, mengakui pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez sebagai pemimpin yang sah negara itu dan mengumumkan serangkaian sanksi baru yang menargetkan figur yang diduga terlibat dalam tindakan keras pasca-pemilihan.
Gonzalez, yang melarikan diri ke Spanyol selama tindakan keras pasca-pemilihan, telah mengatakan bahwa dia bermaksud untuk kembali ke Venezuela pada awal Januari ketika pemenang pemilihan dijadwalkan akan menjabat. Gonzalez telah mengatakan bahwa dia “secara moral siap” untuk ditahan jika kembali ke negara tersebut.