Tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam: Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung program Menu Gizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian tersebut, Moch. Arief Cahyono, menyatakan dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Minggu bahwa kementeriannya tidak memiliki rencana untuk mengimpor tetapi justru mengundang investor dari Vietnam untuk membangun industri susu di negara ini.

“Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian adalah mengundang investor dari Vietnam untuk membangun industri susu di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan mengimpor susu,” jelasnya.

Cahyono memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak menafsirkan ulang pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi dari perusahaan Vietnam untuk memproduksi susu sebanyak 1,8 juta ton.

Dia mencatat bahwa menteri menekankan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Vietnam berfokus pada peningkatan kapasitas produksi di negara ini untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan arahan presiden.

Investor Vietnam yang tertarik untuk mengembangkan industri susu di Poso, Sulawesi Tengah, berencana mengelola 10.000 hektar tanah dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan dapat menghasilkan hingga 1,8 juta ton susu per tahun.

Dia juga menjelaskan bahwa jika investasi berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diproyeksikan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun.

“Dengan demikian, itu akan memenuhi separuh kebutuhan susu nasional, yang saat ini masih bergantung pada impor, yaitu 3,7 juta ton per tahun,” tambahnya.

Langkah ini, kata dia, diharapkan akan memiliki dampak positif, yaitu penciptaan lapangan kerja baru, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitarnya.

MEMBACA  Ganjar Tenang, Dilaporkan ke KPK oleh IPW, Ujar Mahfud

Dia mencatat bahwa langkah strategis ini adalah langkah konkret Kementerian Pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat industri susu nasional.

Berita terkait: Presiden mendirikan 85 unit layanan untuk program makanan gratis
Berita terkait: Program makanan bergizi harus dilaksanakan dengan baik: Presiden Prabowo
Berita terkait: TNI, BUMDes mitra kunci untuk program makanan gratis: badan gizi

​​​​

Penerjemah: Muhammad Harianto, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024

Tinggalkan komentar