Menteri Pertahanan mengatakan langkah ini membantu ‘memperbaiki kerugian’ yang disebabkan oleh kebijakan tersebut, yang memaksa anggota layanan LGBTQ untuk menyembunyikan identitas mereka.
Militer Amerika Serikat telah meningkatkan catatan anggota layanan yang diberhentikan di bawah kebijakan anti-LGBTQ lama yang dikenal sebagai “Don’t Ask, Don’t Tell” dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan pada hari Selasa bahwa 851 anggota layanan yang kehilangan posisi mereka di bawah “Don’t Ask, Don’t Tell” telah mengubah status mereka menjadi “pengunduran diri terhormat”.
Mereka yang menerima pemecatan dalam kategori selain “hormat” sering kehilangan manfaat militer, yang meliputi dana pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun, dan bentuk kompensasi lainnya.
“Pahlawan Amerika LGBTQ telah lama bersedia untuk melayani negara yang mereka cintai. Beberapa tentara ini dipisahkan secara administratif dari dinas militer di bawah kebijakan ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ yang sekarang dicabut,” tulis pernyataan itu.
“Dibawah kepemimpinan Presiden [Joe] Biden, Departemen Pertahanan telah mengambil langkah luar biasa untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ dan kebijakan lainnya terhadap mantan anggota Layanan ini.”
Langkah ini adalah upaya terbaru untuk mengatasi warisan kebijakan diskriminatif, yang dikeluarkan oleh Presiden Demokrat Bill Clinton pada tahun 1994.
Direktif tersebut memungkinkan orang LGBTQ untuk melayani di militer asalkan mereka menyembunyikan identitas mereka. Orang terbuka tentang orientasi seksual mereka terancam dipecat.
Clinton memperjuangkan “Don’t Ask, Don’t Tell” sebagai alternatif kebijakan militer sebelumnya, yang secara langsung melarang homoseksualitas. Demokrat itu berharap mengakhiri larangan jika terpilih sebagai presiden tetapi tidak bisa, karena menghadapi perlawanan sengit dari pemimpin militer dan anggota Kongres.
Hal itu akhirnya menyebabkan munculnya “Don’t Ask, Don’t Tell”: Personil militer tidak diwajibkan untuk mengungkap orientasi seksual mereka, dan pejabat tidak seharusnya menanyakan.
Kritikus, bagaimanapun, menunjukkan bahwa kebijakan baru tersebut sama diskriminatifnya. Akhirnya kebijakan itu dicabut pada tahun 2011, memungkinkan orang LGBTQ untuk melayani secara terbuka di militer.
Namun, sekitar 13.500 anggota layanan diberhentikan saat “Don’t Ask, Don’t Tell” berlaku.
Pemerintahan Biden telah berusaha mengatasi diskriminasi anti-LGBTQ historis di militer, bahkan di luar “Don’t Ask, Don’t Tell”.
Pada bulan Juni, Biden mengeluarkan “grasi tanpa syarat” kepada anggota layanan yang dihukum di bawah Pasal 125 yang sekarang dicabut dari Kode Keadilan Militer untuk hubungan seksual yang disepakati.
Sebelumnya, Pasal 125 melarang sodomi dan copulasi daging yang tidak alami lainnya dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan. Ribuan orang telah diadili di bawah hukum tersebut. Grasi Biden, bagaimanapun, membantu beberapa yang terkena dampak mendapatkan kembali akses ke manfaat yang hilang.
Dalam kasus “Don’t Ask, Don’t Tell”, Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa mereka akan secara proaktif meninjau catatan lama pada September 2023.
“Setelah setahun kerja luar biasa, Dewan Tinjauan Departemen Militer memberikan bantuan dalam 96,8% dari 851 kasus yang mereka tinjau secara proaktif,” kata Austin.
Tidak semua dari 13.500 anggota layanan perlu meninjau kembali catatan mereka, bagaimanapun, karena beberapa telah diberhentikan dengan hormat, belum cukup lama melayani militer untuk memenuhi syarat untuk manfaat tertentu, atau diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan lain.
