Milei menolak sebuah undang-undang yang akan menjamin pendanaan untuk universitas negeri gratis, membuat marah para mahasiswa dan pendidik.
Presiden Argentina Javier Milei telah melanjutkan ancamannya untuk memotong pendanaan universitas, meskipun ada protes dari mahasiswa dan pendidik.
Millei resmi menolak sebuah undang-undang yang akan menjamin lebih banyak pendanaan untuk sistem universitas Argentina awal Kamis, menurut berita resmi pemerintah.
Undang-undang tersebut, yang telah disetujui oleh Kongres, akan memberikan peningkatan pendanaan ke universitas negeri untuk membantu mengimbangi inflasi, yang mencapai hampir 240 persen tahunan.
Tapi Milei, seorang anarko-kapitalis yang telah berjanji untuk memangkas pengeluaran publik dan mengecam sistem pendidikan negara itu, menyebut rencana itu “tidak beralasan”.
Dia mengatakan akan menolak setiap proposal yang “mengancam keseimbangan fiskal”.
Kongres masih bisa mendorong undang-undang pendanaan universitas dengan mayoritas dua pertiga.
‘Rencana untuk menghancurkan pendidikan publik’
Veto Millei menentang protes mahasiswa massal sehari sebelumnya, yang menuntut lebih banyak investasi dalam universitas negeri Argentina yang sangat dipuji, yang gratis bagi semua.
Banyak demonstran berkumpul di luar Kongres di pusat Buenos Aires, mengangkat spanduk dengan slogan seperti: “Bagaimana kita bisa memiliki kebebasan tanpa pendidikan?”
Lulusan Psikologi Ana Hoqui mengatakan dia datang ke protes itu untuk membela sistem pendidikan yang memungkinkannya mengejar karir dalam kedokteran.
“Saya tidak akan pernah bisa berlatih tanpa sistem universitas negeri gratis,” kata Hoqui kepada kantor berita AFP. “Itulah mengapa saya datang untuk membela itu, karena saya merasa itu dalam bahaya.”
Guillermo Duran, dekan ilmu pengetahuan di Universitas Buenos Aires, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemotongan Milei “mengurangi kualitas pendidikan yang kami tawarkan di universitas negeri kami, yang selalu kami berikan, yang diakui di seluruh dunia”.
Protes massal itu adalah yang kedua tahun ini untuk mendukung universitas negeri, beberapa di antaranya mengatakan mereka tidak bisa membayar tagihan listrik atau membayar gaji yang cukup tinggi untuk menjaga staf agar tidak miskin.
“Pemerintah memiliki rencana sistematis, metodis, dan bertahap untuk menghancurkan pendidikan publik,” kata Ricardo Gelpi, kepala Universitas Buenos Aires, dalam sebuah pernyataan.
Kebijakan kencang Milei telah menargetkan segalanya mulai dari kesejahteraan sampai pekerjaan publik hingga pensiun selama enam bulan di jabatannya. Dan meskipun inflasi telah turun, lebih banyak warga Argentina berjuang melalui kesulitan ekonomi, dengan sekitar 53 persen mengalami kemiskinan, menurut Institut Nasional Statistik dan Sensus pemerintah.