Staf Dewan Perwakilan AS Dilarang Pakai WhatsApp
Menurut laporan Axios, staf Dewan Perwakilan Rakyat AS dilarang menggunakan WhatsApp. Kepala petugas administrasi Dewan memberitahu karyawan pada Senin bahwa aplikasi pesan dari Meta itu kini diblokir karena alasan keamanan.
LIHAT JUGA:
Mengapa Anda Akan Melihat Lebih Banyak Iklan di WhatsApp
"Kantor Keamanan Siber menilai WhatsApp berisiko tinggi bagi pengguna karena kurangnya transparansi dalam perlindungan data, tidak adanya enkripsi data tersimpan, dan potensi risiko keamanan lainnya," tulis pejabat tersebut dalam surel yang dilihat Axios.
Akibatnya, staf Dewan dilarang memasang WhatsApp di perangkat pemerintah atau bahkan mengakses versi browsernya. Mereka disarankan beralih ke alternatif seperti Signal, Microsoft Teams, Wickr (Amazon), iMessage, atau FaceTime (Apple).
Tanggapan Meta
Andy Stone, direktur komunikasi Meta, membantah klaim risiko keamanan tersebut lewat akun X. Ia menyatakan anggota DPR dan Senat masih rutin memakai WhatsApp.
"Pesan di WhatsApp dienkripsi ujung-ke-ujung secara default, artinya hanya penerima—bahkan WhatsApp sekalipun—tak bisa membacanya," tulis Stone. "Ini lebih aman dibanding banyak aplikasi dalam daftar resmi yang tidak menawarkan perlindungan serupa."
Enkripsi Ujung-ke-Ujung
Enkripsi jenis ini mengacak pesan sehingga hanya penerima yang dituju yang bisa membukanya. Signal selalu mengaktifkannya, sementara iMessage, FaceTime, dan Wickr juga menggunakannya secara bawaan. Namun, di Microsoft Teams, fitur ini harus dihidupkan manual.
Meta mengulang pernyataan Stone saat dimintai tanggapan oleh Mashable.
Kekhawatiran keamanan terkait aplikasi untuk pegawai pemerintah bukan hal baru. Negara bagian seperti New York dan Texas sebelumnya melarang aplikasi AI DeepSeek di perangkat resmi, sementara TikTok diblokir di semua perangkat federal awal 2023.
(1 typo: "diperangkat" seharusnya "di perangkat")