Menurut Stahl, beberapa organisasi sedang mempertimbangkan untuk membubarkan diri dan mendirikan kembali sebagai perseroan terbatas. Di satu sisi, langkah ini akan mempermudah pergerakan dana, terutama bagi organisasi yang bergerak di tingkat internasional. Namun, itu juga akan sangat mengurangi transparansi mengenai donasi serta cara pengeluaran uangnya.
Memindahkan markas besar organisasi—bersama rekening banknya—ke negara lain secara teori dapat melindungi aset keuangan mereka. Tetapi, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut bisa dikembalikan ke AS untuk melanjutkan operasional di lapangan. (Tak lama sebelum pelantikan Trump, sebuah firma hukum Kanada mengadakan webinar bagi lembaga nirlaba yang mempertimbangkan relokasi markas mereka ke Kanada.)
Reich menyebutkan bahwa sejumlah organisasi telah mendiskusikan cara-cara hukum untuk menantang serangan dari pemerintah. “Lembaga nirlaba kemungkinan akan menang di pengadilan, tetapi butuh waktu satu atau dua tahun,” ujarnya. Namun hingga saat itu tiba, pemerintah akan punya cukup waktu untuk menyebarkan narasi seperti yang disampaikan Ngo—serta mungkin membelanjakan sumber daya mereka untuk membela diri di pengadilan. “Tujuannya adalah merusak reputasi [lembaga nirlaba],” kata Reich, “dan memiliki kekuasaan untuk mengatur cara dan lokasi pengeluaran dana.”
Sementara itu, ketidakpastian di lapangan menyebabkan yayasan dan penyandang dana kini berusaha mempercepat penyaluran dana—baik untuk mendukung organisasi yang terdampak mundurnya donor lain maupun memastikan kesiapan sektor ini menghadapi lingkungan operasional yang semakin sulit.
“Kami menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan penerima hibah dan komunitas,” tutur John Palfrey, presiden Yayasan John D. dan Catherine T. MacArthur, yang merupakan anggota Unite in Advance. Palfrey mencatat bahwa pemotongan dana pemerintah lainnya, termasuk kepada Badan Pembangunan Internasional AS dan hibah federal lain, telah mendorong organisasi seperti Yayasan MacArthur untuk mempercepat penyaluran dana bagi penerima hibah guna mengisi kekosongan tersebut.
“Kami mendesak organisasi mitra kami untuk bersikap tegas dengan para pendana, bahwa jika mereka tidak mendanai kami sekarang, mungkin tidak akan ada lagi sektor ini,” ujar Ashleigh Subramanian-Montgomery, direktur pelaksana Jaringan Amal dan Keamanan, yang bekerja dengan lembaga nirlaba di kondisi penuh tantangan.
Subramanian-Montgomery mengatakan organisasinya telah menasihati mitra nirlaba untuk tidak mematuhi tuntutan secara dini, meski beberapa organisasi telah “menghapus konten dari situs web mereka yang berisiko menimbulkan masalah.” Namun, ia khawatir ancaman penghentian dana saja sudah dapat membuat orang “mulai melakukan sensor diri, lalu mengubah program sepenuhnya,” katanya. “Kalau begitu, tidak akan ada masyarakat sipil yang mampu menentang kebijakan pemerintah.”
Namun, wujud masyarakat sipil tersebut masih belum jelas. “Pemerintahan Trump akan membakar sektor ini,” kata Reich. “Ia akan perlu dibangun kembali.”