Pada hari Jumat, Gubernur New York Kathy Hochul menandatangani sebuah produk hukum yang disebut Responsible AI Safety and Education (Raise) Act. UU ini dimaksudkan, di satu sisi, untuk membangun rezim keamanan AI, dan di sisi lain, sebagai bentuk ‘trolling’ terhadap para pendukung Republik dari Silicon Valley seperti Marc Andreessen yang telah berusaha mendikte kebijakan teknologi selama masa Administrasi Trump kedua.
Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang secara sepintas memblokir negara bagian untuk mengatur AI.
Berdasarkan hukum negara bagian baru ini, perusahaan AI dengan pendapatan tahunan melebihi $500 juta wajib menyusun, mempublikasikan, dan mematuhi seperangkat prosedur keamanan formal yang bertujuan mencegah “bahaya kritis”. Mereka juga harus melaporkan masalah keamanan dalam waktu 72 jam atau terkena denda, yang membuat aturan ini lebih ketat dibandingkan SB 53 California yang memberi waktu 15 hari untuk pelaporan.
Sekitar seminggu lalu, tepatnya 11 Desember, perintah eksekutif Trump yang berjudul “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence,” menjadikan AI sebagai prioritas federal dan menggariskan sesuatu yang disebut “Satuan Tugas Litigasi AI” di Departemen Kehakiman. Tugas satuan ini, secara sepintas, adalah untuk menantang hukum AI negara bagian yang dianggap bertentangan dengan program federal mengenai AI (yang pada dasarnya tidak berbuat apa-apa), menurut jaksa agung.
Meskipun perintah eksekutif tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat, prospek untuk terlibat dalam litigasi yang berlarut-larut tetap suram. Namun, Negara Bagian New York justru menyongsong kemungkinan itu dengan undang-undang ini.
Dalam sebuah analisis untuk Axios yang terbit Jumat, para ahli hukum yang diwawancarai Maria Curi dan Ashley Gold menyatakan bahwa perintah eksekutif Trump bergantung pada penafsiran yang aneh terhadap bagian-bagian Konstitusi, seperti Klausul Perdagangan Diam (Dormant Commerce Clause). Klausul ini biasanya ditafsirkan sebagai upaya mencegah negara bagian membuat hukum yang menguntungkan diri sendiri dan tidak adil bagi negara bagian lain—bukan untuk mencegah hukum yang dimaksudkan mengisi kekosongan regulasi yang ditinggalkan pemerintah federal.