Hari ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk memberlakukan undang-undang verifikasi usia di Texas untuk situs porno. Keputusannya adalah 6-3, dengan Hakim Kagan, Sotomayor, dan Jackson memberikan pendapat berbeda.
Sekitar sepertiga negara bagian di AS telah menerapkan hukum serupa. Biasanya, situs dengan lebih dari sepertiga konten eksplisit diwajibkan meminta pengguna untuk mengirim verifikasi usia, seperti pemindaian wajah atau kartu identitas pemerintah. Pada Januari, SCOTUS mendengar kasus tentang konstitusionalitas hukum Texas, khususnya dalam kasus Free Speech Coalition v. Paxton.
Apa yang diputuskan SCOTUS tentang verifikasi usia?
SCOTUS harus menentukan standar untuk meninjau hukum ini: strict scrutiny (pengawasan ketat) atau rational basis (lebih longgar). Namun, sebagian besar hakim memutuskan bahwa hukum Texas tunduk pada intermediate scrutiny, yang berada di tengah-tengah.
Pendapat yang disampaikan Hakim Clarence Thomas menyatakan bahwa hukum ini "hanya berdampak samping pada kebebasan berbicara yang dilindungi, sehingga tunduk pada intermediate scrutiny." Ia menambahkan, "[O]rang dewasa tidak punya hak Amendemen Pertama untuk menghindari verifikasi usia. Beban pada orang dewasa adalah efek samping dari mengatur aktivitas yang tidak dilindungi Amendemen Pertama."
Sebaliknya, Hakim Elena Kagan dalam pendapat berbeda berpendapat bahwa hukum Texas "mengatur ucapan berdasarkan konten dan memaksa orang yang berhak melihatnya untuk membayar biaya. Itu adalah regulasi langsung—bukan insidental—terhadap kebebasan berbicara yang membutuhkan strict scrutiny."
Reaksi terhadap Keputusan SCOTUS
"My mind went to the nightmare of actually enforcing this law," kata Ricci Levy, presiden Woodhull Freedom Foundation. Levy mempertanyakan siapa yang akan menentukan situs mana yang termasuk dalam hukum ini dan curiga bahwa situs akan lebih memilih menerapkan verifikasi usia daripada melanggar.
Lawrence G. Walters, penasihat hukum Woodhull, bertanya, "Bagaimana mungkin menentukan apakah platform seperti Reddit memiliki 33,3% materi yang dianggap tidak pantas bagi anak?" Ia menambahkan bahwa keputusan ini bisa berujung pada sensor tambahan.
Pengacara industri dewasa, Corey D. Silverstein, setuju dengan pendapat berbeda dan berpendapat bahwa strict scrutiny seharusnya berlaku. Ia merujuk pada kasus Ashcroft v. ACLU (2004), di mana pengadilan memutuskan bahwa pembatasan akses pornografi online melanggar Amendemen Pertama.
Silverstein juga mempertanyakan keputusan untuk menggunakan intermediate scrutiny, yang jarang dipakai kecuali dalam kasus seperti larangan TikTok awal tahun ini. Walters menambahkan bahwa pendapat mayoritas mencoba membenarkan keputusan dengan alasan internet telah berubah, tetapi hukum ini tetap membatasi akses orang dewasa ke konten yang dilindungi.
Alasan di Balik Hukum Ini
Alasan resminya adalah melindungi anak-anak. Jaksa Agung Texas Ken Paxton menyebut ini sebagai "kemenangan besar bagi anak, orang tua, dan kemampuan negara bagian untuk melindungi anak dari efek buruk pornografi online."
Namun, Silverstein skeptis: "Mereka bisa bilang ini tentang melindungi anak, tapi aku tidak percaya." Ia menambahkan bahwa jika tujuannya benar, hukum ini seharusnya tidak terlalu membebani. Selain itu, studi NYU menunjukkan bahwa verifikasi usia tidak efektif karena anak bisa menggunakan VPN atau mengakses situs yang tidak mematuhi hukum.
Walters juga merujuk pada brief yang diajukan ICMEC tahun lalu yang menentang hukum Texas, menunjukkan bahwa pembatasan seperti ini sebenarnya tidak efektif.
Mashable Trend Report Di antara argumen lain, ICMEC menyatakan bahwa undang-undang ini bisa membahayakan anak-anak karena membuat mereka lebih rentan dieksploitasi di situs-situs asing yang tdk tunduk pada hukum tersebut, dan anak-anak bisa saja menggunakan VPN untuk mengakses konten eksplisit.
Silverstein, seperti kritikus verifikasi usia lainnya yang diwawancarai Mashable, lebih mendukung filter di tingkat perangkat.
Verifikasi Usia, Kebebasan Berbicara, dan Proyek 2025
Sebelum pemilu 2024, para pendukung kebebasan berekspresi dan pelaku industri dewasa telah khawatir akan dampak jika Proyek 2025 (blueprint kebijakan konservatif untuk masa jabatan kedua Presiden Trump) dilaksanakan. Proyek ini menyerukan pelarangan total pornografi dan pemenjaraan para pembuatnya. Pada Januari, Senator Oklahoma Dusty Deevers mengajukan RUU untuk mewujudkan hal itu. Bulan lalu, Partai Republik mengajukan RUU lain yang secara efektif akan melarang pornografi.
Salah satu penulis Proyek 2025, Russell Vought (kini mengepalai Kantor Manajemen dan Anggaran), pernah terrekam diam-diam tahun lalu menyebut verifikasi usia sebagai "pintu belakang" untuk melarang pornografi.
Keputusan hari ini akan mengubah industri hiburan dewasa, kata Silverstein. "Verifikasi usia di AS tidak akan hilang, dan itu akan menjadi norma baru," ujarnya. "Banyak orang yang sekarang tidak bisa mengakses konten yang dilindungi konstitusi" jika mereka enggan memberikan identitas atau data pribadi ke pihak ketiga.
Dampaknya juga melampaui konten eksplisit. Baik Silverstein maupun Aaron Mackey, direktur litigasi kebebasan berekspresi di Electronic Frontier Foundation (EFF), menyebut keputusan Mahkamah Agung sebagai pukulan bagi hak kebebasan berekspresi. Mackey menambahkan, hal ini juga membahayakan privasi online masyarakat.
"Keputusan hari ini dalam kasus Free Speech Coalition v. Paxton adalah pukulan langsung bagi hak kebebasan berekspresi orang dewasa," tulis Mackey dalam pernyataan resmi. "Putusan ini memungkinkan negara bagian menerapkan aturan verifikasi usia yang memberatkan, menghalangi akses ke konten legal, membatasi anonimitas, dan mengancam keamanan data. Beban ini nyata dan besar, namun Pengadilan keliru mengabaikannya saat membenarkan hukum Texas."
Alison Boden, direktur eksekutif Free Speech Coalition, menyatakan dalam pernyataan di Bluesky bahwa pornografi selalu menjadi "tanda peringatan dini" bagi kebebasan berekspresi.
"Seperti sepanjang sejarah, pornografi sekali lagi menjadi ‘kanari di tambang batu bara’ bagi kebebasan berekspresi," kata Boden. "Pemerintah tidak berhak memaksa kami mengorbankan privasi dan keamanan hanya untuk menggunakan internet. Undang-undang ini gagal melindungi anak-anak dari konten seksual, tapi justru berdampak besar pada kebebasan berekspresi orang dewasa. Hasilnya merugikan warga Texas dan siapa pun yang peduli pada kebebasan berbicara serta privasi online."
PEMBARUAN: 27 Juni 2025, pukul 16.00 EDT – Artikel ini telah diperbarui dengan komentar ahli.