Pertempuran TikTok untuk menghentikan larangan di Amerika Serikat menghadapi hambatan lain. Pada Jumat, panel pengadilan banding federal secara bulat menegaskan undang-undang era Biden yang memberikan ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Tiongkok, sembilan bulan untuk entah mendapatkan pemilik baru atau terlarang di Amerika Serikat. Batas waktu semakin dekat; kecuali pengadilan menghentikannya, itu akan mulai berlaku sehari sebelum Presiden terpilih Donald Trump mengambil alih Oval Office. Larangan akan membutuhkan toko aplikasi seperti Apple dan Google serta perusahaan hosting internet untuk menghentikan distribusi atau pembaruan aplikasi TikTok atau menghadapi hukuman. Perusahaan berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berbicara. ACLU mengatakan dalam pernyataan kepada Reuters bahwa itu menetapkan preseden yang “cacat dan berbahaya.” “Melarang TikTok dengan jelas melanggar hak kebebasan berbicara Pertama jutaan orang Amerika yang menggunakan aplikasi ini untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia,” kata Patrick Toomey, direktur pelaksana Proyek Keamanan Nasional ACLU, kepada Reuters. Tetapi argumen itu tidak begitu berhasil di pengadilan. “Konstitusi Pertama ada untuk melindungi kebebasan berbicara di Amerika Serikat,” tulis pendapat pengadilan, yang ditulis oleh Hakim Douglas Ginsburg, menurut Associated Press. “Di sini Pemerintah bertindak semata-mata untuk melindungi kebebasan itu dari negara musuh asing dan membatasi kemampuan musuh itu untuk mengumpulkan data tentang orang-orang di Amerika Serikat.” TikTok diperkirakan akan banding ke Mahkamah Agung, tetapi kita belum tahu apakah pengadilan akan menerimanya. Jika keputusan ini benar-benar sampai ke sistem peradilan, TikTok yakin pengadilan akan berpihak pada mereka. “Mahkamah Agung memiliki catatan historis yang mapan dalam melindungi hak warga Amerika untuk berbicara bebas, dan kami mengharapkan mereka akan melakukannya dalam masalah konstitusi penting ini,” kata TikTok dalam pernyataan kepada Reuters. Ini hanya pertempuran terbaru dalam pertempuran konstan atas TikTok di arena politik Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 2019, dengan sejumlah undang-undang yang mencoba membatasi jangkauan TikTok. Ketakutan, para politisi berpendapat, adalah bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional karena perusahaan induknya berbasis di Tiongkok dan tunduk pada undang-undang intelijen Tiongkok yang dalam teori dan hipotesis bisa memaksa ByteDance untuk memberikan data dengan Tiongkok. TikTok secara konsisten menyangkal klaim ini, tetapi itu tidak menghentikan segala hal mulai dari larangan nasional hingga larangan di tingkat negara bagian. Dan langkah terbaru ini memengaruhi lebih dari sekadar TikTok itu sendiri: saham Meta, misalnya, naik 2,4 persen setelah pengadilan menegaskan undang-undang pada hari Jumat.
