Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) mengumumkan pada awal bulan ini bahwa mereka akan menghentikan kewajiban perusahaan-perusahaan pencemar untuk melaporkan emisi gas rumah kaca mereka. Langkah ini menghilangkan alat krusial yang digunakan AS untuk melacak emisi dan merumuskan kebijakan iklim. LSM-LSM lingkungan menyatakan bahwa kerja mereka dapat membantu mengisi sebagian celah data, namun mereka dan para ahli lainnya khawatir bahwa kerja EPA tidak dapat sepenuhnya tergantikan.
“Saya rasa sistem ini tidak bisa digantikan sepenuhnya,” ujar Joseph Goffman, mantan Asisten Administrator di Kantor Udara dan Radiasi EPA. “Menurut saya sistem ini bisa didekati—tetapi itu akan membutuhkan waktu.”
Undang-Undang Udara Bersih mewajibkan negara bagian untuk mengumpulkan data tingkat polusi lokal, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah federal. Selama 15 tahun terakhir, EPA juga telah mengumpulkan data karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya dari berbagai sumber di seluruh negeri yang emisinya melebihi ambang batas tertentu. Program ini dikenal sebagai Program Pelaporan Gas Rumah Kaca (GHGRP) dan “merupakan tulang punggung sebenarnya dari sistem pelaporan kualitas udara di Amerika Serikat,” kata Kevin Gurney, seorang profesor ilmu atmosfer di Northern Arizona University.
Seperti banyak proses pengumpulan data lain yang mandek atau dihentikan sejak awal tahun ini, pemerintahan Trump telah membidik program ini. Pada bulan Maret, EPA mengumumkan akan mempertimbangkan kembali program GHGRP secara keseluruhan. Pada bulan September, lembaga tersebut mengajukan sebuah aturan usulan untuk menghapus kewajiban pelaporan dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik, kilang minyak dan gas, hingga fasilitas kimia—semuanya adalah sumber utama emisi gas rumah kaca. (Lembaga itu mengklaim bahwa mencabut GHGRP akan menghemat $2,4 miliar biaya regulasi, dan bahwa program ini “tidak lebih dari birokrasi berbelit yang tidak ada gunanya bagi peningkatan kualitas udara.”)
Joseph mengatakan penutupan program ini melumpuhkan “kapasitas praktis dasar pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim.” Memahami bagaimana teknologi-teknologi baru pengurangan emisi bekerja, atau menelaah industri mana yang melakukan dekarbonisasi dan yang tidak, “sangat sulit dilakukan jika Anda tidak memiliki data ini.”
Data yang dikumpulkan oleh GHGRP, yang tersedia untuk publik, mendasari sebagian besar kebijakan iklim federal: memahami sektor mana yang menyumbang jenis emisi apa merupakan langkah pertama dalam menyusun strategi untuk menurunkannya. Data ini juga menjadi tulang punggung bagi banyak kebijakan iklim internasional AS: pengumpulan data emisi gas rumah kaca diamanatkan oleh Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang menjadi dasar Perjanjian Paris. (Meskipun AS keluar dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya pada hari pertama periode kedua Trump, mereka tetap—dengan rapuh—menjadi bagian dari UNFCCC.) Data yang dikumpulkan GHGRP juga sangat penting bagi kebijakan iklim negara bagian dan lokal, membantu para pembuat kebijakan di luar pemerintah federal untuk menilai polusi lokal, merumuskan tujuan pengurangan emisi, dan melacak kemajuan dalam menurunkan emisi.