Elon Musk takkan sepenuhnya meninggalkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)—dan kegiatannya justru makin intensif. Jumat lalu, Presiden Donald Trump membantah kabar bahwa Musk akan benar-benar lenyap dari DOGE dan Gedung Putih selamanya. “Elon sebenarnya tidak pergi,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Musk di Ruang Oval. “Dia akan bolak-balik. Ini proyek kesayangannya, dia akan tetap terlibat banyak hal.”
“Saya berharap bisa terus memberi masukan,” ujar Musk, yang mengenakan topi hitam bertuliskan DOGE dan kaus hitam bergambar “DOGEFATHER,” dalam konferensi pers Jumat itu. Dia menyebut batas waktu resminya sebagai pegawai pemerintah khusus hampir berakhir. “Saya akan tetap jadi teman dan penasihat.”
Pegawai federal dari setidaknya enam lembaga memberi tahu WIRED bahwa pekerjaan ala DOGE semakin marak di departemen mereka.
Menurut sumber, wajah-wajah baru dan lama di DOGE belakangan ini juga ditugaskan ke lembaga-lembaga baru. Anggota tim awal DOGE pimpinan Musk—termasuk Luke Farritor, Gavin Kliger, Edward Coristine, dan Sam Corcos—telah bertemu dengan sejumlah departemen dan lembaga seperti Treasury, Kantor Manajemen dan Anggaran, serta FBI dalam beberapa hari terakhir, seolah bisnis tetap berjalan normal, seperti dikabarkan WIRED.
Tim tersebut juga tampak aktif merekrut, berdasarkan dokumen yang dilihat WIRED.
Pekan lalu, pegawai federal juga diminta segera meninjau dan kemungkinan membatalkan kontrak di seluruh instansi pemerintah. Trump seolah mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers Jumat: “Banyak kontrak, Elon, sedang ditinjau sekarang,” katanya.
Beberapa lembaga bahkan mendapat kunjungan dari DOGE di kantor pusat mereka, menurut WIRED.
“Ini tidak terdengar seperti kelompok yang akan pergi, tapi seperti parasit yang makin mengakar,” ujar seorang spesialis IT di Departemen Pertanian (USDA) kepada WIRED.
Sejak DOGE memulai kerjanya di Washington akhir Januari lalu, perwakilannya berambisi memangkas pengeluaran pemerintah yang dianggap berlebihan. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan untuk membatalkan kontrak—khususnya di bidang manajemen tenaga kerja dan IT—meningkat drastis, menurut sejumlah sumber di berbagai lembaga.
“Yang utama, kami diminta menghemat kontrak software dan tenaga kerja sebanyak mungkin,” kata seorang pekerja teknologi di Departemen Dalam Negeri (DOI) kepada WIRED. Tujuannya, menurut pemahaman mereka, adalah “menghemat biaya dan efisiensi di IT yang terkonsolidasi.”
“Kami memangkas pengembang, telekomunikasi, admin server, staf call center, dan lainnya,” lanjut sumber DOI. “Sebagian memang boros dan perlu dipotong. Tapi sebagian lagi akan terdampak buruk, dan layanan publik kami akan menurun.”
Pegawai di Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS) serta seluruh lembaga di bawahnya diberitahu bahwa kontrak harus melalui proses persetujuan baru bernama Departmental Efficiency Review (DER). Semua pengajuan atau persetujuan kontrak ditunda hingga pegawai mengisi formulir DER dan pendanaan direview oleh kantor wakil sekretaris, menurut email tentang proses ini yang diperoleh WIRED. Email itu juga menyebutkan bahwa review akan menandai kontrak yang terlihat mahal dan berlebihan.