Pemerintah

DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

oleh
DPR dan Pemerintah Setuju Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dapat Diatasi dengan Restorative Justice

Rabu, 9 Juli 2025 – 23:40 WIB Jakarta, VIVA – Komisi III DPR RI dan pemerintah setuju bahwa kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) bisa diselesaikan dengan mekanisme restorative justice (RJ) atau di luar pengadilan. Kesepakatan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Baca Juga: Tiba di Brasilia, Prabowo Disambut … Baca Selengkapnya

Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Bertabrakan dengan Sekolah Formal

oleh
Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat Tidak Bertabrakan dengan Sekolah Formal

Rabu, 9 Juli 2025 – 08:20 WIB Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan bentrok dengan sekolah reguler atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Resmikan Koperasi Desa Merah Putih 19 Juli di Klaten Menurut Hasan, program Sekolah Rakyat dirancang … Baca Selengkapnya

Asia Mengabaikan Ancaman Tarif Baru Trump, Pemerintah Berharap Kesepakatan Sebelum 1 Agustus

oleh
Asia Mengabaikan Ancaman Tarif Baru Trump, Pemerintah Berharap Kesepakatan Sebelum 1 Agustus

Pasar Asia sebagian besar tidak terganggu oleh pengumuman terbaru pemerintahan Trump tentang tarif untuk beberapa mitra dagangnya. Presiden AS juga sepertinya menunda tanggal mulai pajak baru ke 1 Agustus. Pada Senin, Gedung Putih Trump mengumumkan tarif tetap 25% untuk Jepang dan Korea Selatan, dua mitra dagang AS. Tarif ini hampir sama dengan ancaman Trump pada … Baca Selengkapnya

Banjir di Texas Soroti Respons Pemerintah Usai Badai Mematikan Mereda | Berita Iklim

oleh
Banjir di Texas Soroti Respons Pemerintah Usai Badai Mematikan Mereda | Berita Iklim

Pertanyaan kian menumpuk tentang tindakan apa saja, jika ada, yang diambil pejabat lokal untuk memperingatkan para perkemahan dan warga. Harapan menemukan korban selamat dari banjir dahsyat di negara bagian Texas, AS kian pupus sehari setelah korban tewas melebihi 100 jiwa, sementara tim terus melanjutkan pencarian bagi yang masih hilang pasca bencana. Saat badai yang menghantam … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

oleh
Pemerintah RI dan DPR Setujui Asumsi Makroekonomi untuk Tahun 2026

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Komisi XI DPR telah sepakat tentang asumsi makroekonomi dalam draf Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2026. Komisi XI mengawasi sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. “Kelompok kerja dan diskusi internal kami menyimpulkan bahwa kami akan menggunakan angka yang sama seperti yang … Baca Selengkapnya

Negosiator Kepercayaan: Pemerintah Hadapi Ancaman Tarif Tambahan AS pada BRICS

oleh
Negosiator Kepercayaan: Pemerintah Hadapi Ancaman Tarif Tambahan AS pada BRICS

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyatakan kepercayaan penuh pada timnya yang sedang bernegosiasi soal tarif timbal balik dengan Amerika Serikat (AS), meski Presiden Donald Trump memperingatkan akan menambah tarif 10 persen untuk anggota BRICS dan sekutunya. “Kami percaya pada negosiator kami yang saat ini berada di AS,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin. BRICS … Baca Selengkapnya

Pemerintah Tambah Utang, Cadangan Devisa RI Capai US$152,6 Miliar pada Juni 2025

oleh
Pemerintah Tambah Utang, Cadangan Devisa RI Capai US2,6 Miliar pada Juni 2025

Senin, 7 Juli 2025 – 10:39 WIB Jakarta, VIVA – Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai US$152,6 miliar. Angka ini naik sedikit dibanding posisi Mei 2025 yang sebesar Rp152,5 miliar (typo: seharusnya US$152,5 miliar). Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan kenaikan ini berasal dari pendapatan pajak, jasa, … Baca Selengkapnya

Pemerintah Bahas Rancangan Undang-Undang untuk Mencabut Klausul Kakek-Nenek dalam Hukum Kepulangan

oleh
Pemerintah Bahas Rancangan Undang-Undang untuk Mencabut Klausul Kakek-Nenek dalam Hukum Kepulangan

ALIYAH MEMELUK, Bnei Menashe. Foto dari Laura Komite memutuskan untuk mendebat proposal tersebut sekali lagi dalam waktu satu bulan. Komite Legislasi Kementerian pemerintah mendebat dalam rapat mingguannya pada Minggu sebuah usulan RUU oleh MK ultra-konservatif Avi Maoz (Noam) untuk membatalkan Grandfather Clause dalam Hukum Kepulangan, yang memungkinkan siapa pun dengan kakek-nenek Yahudi menjadi warga negara … Baca Selengkapnya

DPR Indonesia Bentuk Tim Pengawas untuk Revisi Sejarah Pemerintah

oleh
DPR Indonesia Bentuk Tim Pengawas untuk Revisi Sejarah Pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia bakal bentuk tim khusus untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan, demi memastikan pelaksanaanya berjalan baik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan membentuk tim ini diambil setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan diskusi dengan pimpinan DPR lainnya. "DPR akan bentuk dan … Baca Selengkapnya

Insentif untuk Daerah Penyumbang Devisa Pariwisata Dimungkinkan: Pemerintah

oleh
Insentif untuk Daerah Penyumbang Devisa Pariwisata Dimungkinkan: Pemerintah

Badung, Bali (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa usulan untuk memberikan insentif bagi daerah yang berkontribusi pada devisa negara lewat pariwisata sangat mungkin dilakukan, tapi harus didukung oleh peraturan. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi usulan Gubernur Bali Wayan Koster, yang berharap daerah-daerah yang menarik turis global dapat diberi insentif berupa … Baca Selengkapnya