Kebijakan

Kebijakan Bebas Aktif Indonesia Bukan Berarti Netral: Kementerian

oleh
Kebijakan Bebas Aktif Indonesia Bukan Berarti Netral: Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia tidak sama dengan bersikap netral, kata Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno pada Sabtu. “Netralitas adalah kondisi hukum dalam hukum internasional terkait hubungan antarnegara, terutama saat perang,” jelas Oegroseno di sini pada Sabtu (19 Juli). Dia menerangkan bahwa netralitas harus dinyatakan secara khusus, contohnya sikap … Baca Selengkapnya

Menteri Eropa Dukung Kebijakan Imigrasi yang Lebih Ketat dalam Deklarasi Bersama 🔹 Pemerintah Eropa Sepakat Perketat Aturan Imigrasi 🔹 Deklarasi Gabungan: Langkah Tegas untuk Batasi Migrasi 🔹 Menteri-Menteri Eropa Serukan Kebijakan Imigrasi Lebih Kuat (Desain visual menggunakan garis pemisah dan penekanan pada kata kunci)

oleh
Menteri Eropa Dukung Kebijakan Imigrasi yang Lebih Ketat dalam Deklarasi Bersama 🔹 Pemerintah Eropa Sepakat Perketat Aturan Imigrasi 🔹 Deklarasi Gabungan: Langkah Tegas untuk Batasi Migrasi 🔹 Menteri-Menteri Eropa Serukan Kebijakan Imigrasi Lebih Kuat (Desain visual menggunakan garis pemisah dan penekanan pada kata kunci)

Enam negara Uni Eropa mendesak deportasi konsisten dan pengencangan kebijakan suaka Eropa dalam pernyataan bersama usai pembahasan migrasi yang diadakan Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt. Dobrindt mengundang rekan-rekannya dari Prancis, Polandia, Austria, Denmark, dan Ceko, serta Komisioner UE Bidang Dalam Negeri dan Migrasi Magnus Brunner, untuk pertemuan di gunung tertinggi Jerman, Zugspitze, pada Jumat. … Baca Selengkapnya

Kebijakan Tarif Trump 19% Bukti Kegagalan Negosiasi Pemerintah dan Kepentingan AS yang Didahulukan

oleh
Kebijakan Tarif Trump 19% Bukti Kegagalan Negosiasi Pemerintah dan Kepentingan AS yang Didahulukan

loading… Pemberlakuan tarif impor 19% oleh AS terhadap produk Indonesia dianggap tidak adil. FOTO/Shutterstock JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyatakan bahwa tarif impor 19% yang dikenakan AS pada produk Indonesia merupkan tindakan tidak adil. Askar berpendapat ini membuktikan Indonesia kalah dalam negosiasi, sehingga merugikan Indonesia, … Baca Selengkapnya

Marc Andreessen Kecam Perguruan Tinggi Elite Terkait Kebijakan DEI dalam Pesan Bocor

oleh
Marc Andreessen Kecam Perguruan Tinggi Elite Terkait Kebijakan DEI dalam Pesan Bocor

Venture capitalist Marc Andreessen mengkritik universitas elite AS karena diduga mendiskriminasi anak-anak dari pemilih konservatif Trump. Pesan bocor dari grup chat WhatsApp pribadi yang mencakup beberapa pejabat pemerintahan Trump menunjukkan penolakan luas di kalangan elit kaya terhadap institusi tempat mereka dapat gelar. Lulusan Ivy League dan entrepreneur teknologi Elon Musk sering kritik pendidikan tinggi sebagai … Baca Selengkapnya

Indonesia Sambut Kebijakan Visa Schengen Multi-Masuk dari Uni Eropa

oleh
Indonesia Sambut Kebijakan Visa Schengen Multi-Masuk dari Uni Eropa

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, memuji fasilitas visa Schengen multi-entry untuk warga Indonesia yang mengunjungi negara-negara Uni Eropa untuk kedua kalinya. Dia menyebut ini sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban kolaboratif. "Ini langkah strategis menuju peradaban kolaboratif. Warga Indonesia bisa menjalin kerja sama lebih luas di … Baca Selengkapnya

Judul yang Ditulis Ulang dan Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia: Trump vs Powell: Kebijakan Moneter Bisa Bergantung pada Renovasi Kantor (Visual: Teks disusun dengan font yang jelas dan rapi, mungkin dengan penekanan pada kata kunci seperti "Kebijakan Moneter" dan "Renovasi Kantor" untuk meningkatkan daya tarik visual.)

oleh
Judul yang Ditulis Ulang dan Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia: Trump vs Powell: Kebijakan Moneter Bisa Bergantung pada Renovasi Kantor (Visual: Teks disusun dengan font yang jelas dan rapi, mungkin dengan penekanan pada kata kunci seperti "Kebijakan Moneter" dan "Renovasi Kantor" untuk meningkatkan daya tarik visual.)

Perselisihan terbaru antara pemerintahan Trump dan Federal Reserve terdengar kayak acara TV reality show renovasi rumah. Tapi resikonya jauh lebih besar: kebijakan moneter di bank sentral paling penting di dunia dan kemandiriannya dari tekanan politik. Argumen ini muncul saat Presiden Donald Trump terus menuntut Ketua Jerome Powell untuk turunkan suku bunga. Tapi Powell dan kebanyakan … Baca Selengkapnya

Kurangnya Konten AI Sampah Setelah YouTube Terapkan Kebijakan Baru

oleh
Kurangnya Konten AI Sampah Setelah YouTube Terapkan Kebijakan Baru

YouTube akan mengubah kebijakan monetisasinya pada 15 Juli mendatang, yang tampaknya ditujukan untuk konten "tidak autentik." Perubahan ini mungkin bertujuan untuk memperlambat banjir konten berbasis AI di platform agar penonton lebih mudah menemukan video berkualitas tinggi. Perusahaan menyatakan dalam posting dukungan singkat, "Pada 15 Juli 2025, YouTube memperbarui panduan kami untuk lebih mengidentifikasi konten yang … Baca Selengkapnya

Saat Banjir Texas Surut, Para Pembuat Kebijakan Hadapi Tantangan Kesiapan Darurat

oleh
Saat Banjir Texas Surut, Para Pembuat Kebijakan Hadapi Tantangan Kesiapan Darurat

Setelah banjir dahsyat yang melanda Texas Hill Country di Amerika Serikat, komunitas yang erat ini berduka atas kehilangan setidaknya 110 jiwa akibat banjir bandang – termasuk 27 di Camp Mystic, perkemahan musim panas khusus perempuan yang terletak di tepi Sungai Guadalupe. Camp Mystic menjadi yang paling terdampak, tapi kawasan ini juga rumah bagi beberapa perkemahan … Baca Selengkapnya

Anak-Anak Menjadi Korban Kebijakan yang Serampangan

oleh
Anak-Anak Menjadi Korban Kebijakan yang Serampangan

Kamis, 10 Juli 2025 – 06:10 WIB Jakarta, VIVA – DPR melalui Komisi X yg membidangi urusan pendidikan menyoroti masalah 4 sekolah di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, yg dilarang terima siswa baru oleh Satgas PKH. Baca Juga: Komitmen Majukan Dunia Pendidikan, Pos Indonesia Konsisten Beri Beasiswa dan Bangun Universitas Wakil Ketua … Baca Selengkapnya

Menteri: Kebijakan Kendaraan Bebas ODOL Harus Dimulai Sebelum 2027

oleh
Menteri: Kebijakan Kendaraan Bebas ODOL Harus Dimulai Sebelum 2027

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa kebijakan zero over-dimension dan overloaded (ODOL) harus dilaksanakn lebih cepat dari tahun 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, dia mengatakan bahwa kebijakan ini sudah diusulkan sejak 2009, tapi pelaksanaannya terus tertunda. “Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan kecelakaan terjadi,” … Baca Selengkapnya