Pemuda ICMI Menggugat Aturan Proyek Pengembangan PIK 2 Menjadi PSN di MA
Pemuda ICMI melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan uji Formil dan materiil terkait aturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pendelegasian kewenangan dari perundang-undangan yang mengatur penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Salah satu alasan lain adalah karena penetapan PIK 2 … Baca Selengkapnya
