China Mencari Revisi Hukum Anti-Pencucian Uang untuk Mengatasi Risiko Terkait dengan Cryptocurrency dan Aset Virtual Lainnya
Tiongkok segera akan menerapkan revisi hukum Anti-Pencucian Uang (APU) yang usang, sebagai langkah yang dianggap oleh para ahli hukum sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan aset virtual yang semakin meningkat. Dalam rapat Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, sebuah rancangan amandemen terhadap hukum APU yang ada, yang mulai berlaku … Baca Selengkapnya