DHS Usulkan Mesin Pencari Tunggal untuk Identifikasi Wajah dan Sidik Jari Antar-Lembaga

DHS Usulkan Mesin Pencari Tunggal untuk Identifikasi Wajah dan Sidik Jari Antar-Lembaga

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sedang bergerak untuk mengkonsolidasikan teknologi pengenalan wajah dan biometrik lainnya ke dalam satu sistem tunggal. Sistem ini dirancang mampu membandingkan wajah, sidik jari, hasil pindai iris, dan pengidentifikasi lain yang dikumpulkan dari berbagai badan penegak hukumnya, berdasarkan catatan yang ditinjau oleh WIRED. Lembaga tersebut tengah menanyakan pada kontraktor biometrik swasta … Baca Selengkapnya

Penandatanganan Kerja Sama Antar-Lembaga untuk Perkuat Keamanan Siber Indonesia

Penandatanganan Kerja Sama Antar-Lembaga untuk Perkuat Keamanan Siber Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Badan siber Indonesia dan kementerian perencanaan negara pada hari Kamis menandatangani perjanjian kerjasama lima tahun untuk memperkuat keamanan siber nasional dan mendukung agenda transformasi digital pemerintah. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy di markas besar badan tersebut di … Baca Selengkapnya

Pentingnya Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Pentingnya Koordinasi Antar-Lembaga dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:02 WIB Jakarta, VIVA – Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) membeberkan peran strategis Polri dalam menangani bencana di Sumatera. Menurut Lilin Nusantara, Polri nggak cuma memberi respons teknis terhadap bencana, tapi juga mulai mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko dengan lebih sistematis. Baca Juga: Boni Hargens: … Baca Selengkapnya

LAM Beberkan Kunci Atasi Tumpang Tindih Kebijakan Antar-Lembaga Negara

LAM Beberkan Kunci Atasi Tumpang Tindih Kebijakan Antar-Lembaga Negara

Rabu, 17 September 2025 – 00:31 WIB Jakarta, VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah sangatlah diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan yang berdasarkan data (evidence based policy). Hal ini harus menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk mendukung reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Baca Juga: Menkeu Purbaya … Baca Selengkapnya