Setelah beberapa eksekutif dari anak perusahaan perusahaan energi milik negara Indonesia ditangkap karena dugaan korupsi, tuntutan untuk penyitaan aset mereka meningkat. Pengguna media sosial membagikan video lama yang salah mengklaim bahwa itu menunjukkan parlemen menolak undang-undang yang memungkinkan penyitaan aset orang yang terbukti korupsi, tetapi klip tersebut sebenarnya menunjukkan kekisruhan antara anggota parlemen selama pemilihan pemimpin pada tahun 2014.