Di tengah tekanan yang semakin besar dari Uni Eropa dan rival domestiknya, Perdana Menteri Hungaria sedang menggalang sekutu untuk melumpuhkan lembaga-lembaga Eropa.
Sebuah “angin puyuh Trump” telah menyapu dunia, membawa gelombang “harapan” untuk kembali ke “kenormalan dan perdamaian.” Begitu deklarasi Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dalam pidato kunci yang terkesan blak-blakan di Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) tahun ini di Budapest.
Awalnya sebagai panggung bagi politisi dan teoris Partai Republik AS, CPAC dalam beberapa tahun terakhir telah berevolusi menjadi forum global untuk kekuatan sayap kanan radikal. Kehadirannya di Eropa difasilitasi oleh Yayasan Hak-Hak Fundamental—sebuah LSM yang diorganisir pemerintah dan didanai oleh administrasi Orban.
Sementara Orban memuji Donald Trump, CPAC tahun ini lebih berfokus pada Eropa. Setelah 15 tahun berkuasa, Orban menghadapi oposisi yang semakin kuat di dalam negeri. Frustrasi publik terhadap korupsi sistemik, stagnasi ekonomi, dan hubungan yang semakin tegang dengan sekutu Hungaria telah menggerus popularitasnya. Gerakan oposisi baru yang dipimpin mantan insider Fidesz, Peter Magyar, kini unggul 6-8 poin persentase di atas koalisi Fidesz–KDNP Orban—tantangan serius jelang pemilu 2026.
Sebagai respons, pemerintah meningkatkan serangan terhadap kelompok oposisi. Fidesz baru-baru ini memperkenalkan serangkaian rancangan undang-undang yang mengancam politisi oposisi, media independen, LSM, dan bisnis swasta dengan tindakan keras ala Rusia. Pawai LGBTQ+ di Budapest bulan Juni menjadi korban pertama—dilarang dengan dalih “perlindungan anak.” Di samping itu, pemerintah mulai mengubah undang-undang pemilu dan mengalokasikan sumber daya negara untuk pemilih potensial Fidesz.
Khawatir dengan otoritarianisme Orban yang kian menjadi, 20 negara anggota Uni Eropa pekan ini mengeluarkan deklarasi bersama mendesaknya mencabut kebijakan baru tersebut. Mereka mendesak Komisi Eropa untuk menggunakan semua instrumen hukum jika undang-undang ini tetap berlaku. Perilaku Orban bukan lagi urusan domestik semata. Pendekatan konfrontatif dan transaksionalnya semakin melumpuhkan pengambilan keputusan UE—kemewahan yang tak terjangkau di tengah tantangan dari Rusia, Tiongkok, dan administrasi Trump kedua. Persatuan Eropa bukan sekadar mesin kemakmuran; ia adalah pondasi keamanan kolektif.
Proses Pasal 7—mekanisme UE yang jarang digunakan untuk mencabut hak suara negara anggota karena pelanggaran nilai-nilai dasar—dijalankan Parlemen Eropa pada 2018 menyusul kekhawatiran atas kemandirian yudisial dan kebebasan pers di Hungaria. Meski Dewan Eropa telah membahasnya delapan kali, belum ada pemungutan suara untuk sanksi. Situasi ini bisa berubah seiring meningkatnya ketegangan.
CPAC 2025 menjadi panggung strategis Orban untuk memperkuat dan memperluas koalisi pemimpin sayap kanan radikal Eropa Tengah—khususnya yang punya peluang nyata meraih atau mempertahankan kekuasaan. Tujuannya: membentuk blok yang mampu menghalangi upaya UE menjatuhkan sanksi pada pemerintahannya, baik dengan mencabut hak suara atau memotong aliran dana. UE telah menahan lebih dari 20 miliar euro dana struktural untuk Hungaria—angka yang bisa bertambah dan menjadi beban politik serius bagi Orban jelang pemilu 2026.
Ambisi Orban adalah memperkuat dukungan di antara sekutu regional—dan patut dicatat bahwa pemerintah Bulgaria, Kroasia, Italia, Polandia, Rumania, dan Slowakia belum bergabung dengan daftar negara yang mengutuk kemunduran demokrasi Hungaria. Melalui CPAC, Kelompok Visegrad—aliansi lama antara Hungaria, Polandia, Slowakia, dan Ceko—serta grup “Patriots for Europe”—aliansi far-right di Parlemen Eropa yang diluncurkan Orban dan sekutunya pada 2024—pemimpin Hungaria ini membangun blok tandingan untuk menggagalkan upaya balasan UE.
Kehadiran Perdana Menteri Slowakia Robert Fico dan Mateusz Morawiecki dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia dalam acara pekan ini sangat signifikan. Meski partai mereka bukan anggota grup Patriots di Parlemen Eropa, mereka tetap sekutu politik dengan ketergantungan timbal balik yang kian erat.
Orban telah membangun kultus pengikut di kalangan far-right Eropa: ia konsisten memenangkan pemilu, menawarkan narasi ideologi siap pakai, dan mengucurkan sumber daya untuk membangun koalisi pan-Eropa. Namun hambatan terbesarnya adalah ukuran Hungaria yang kecil dan isolasinya yang semakin dalam dari arus utama Eropa. Bila partai far-right berkuasa di negara Eropa lain, mereka mungkin menjauhi Orban—seperti yang sudah dilakukan Giorgia Meloni dari Italia.
CPAC menggarisbawahi upaya Orban mempertahankan pengaruh yang susah payah dibangunnya. Ia tak bisa melawan UE sendirian. Ia butuh sekutu untuk mewujudkan visi “menduduki Brussel” dan melepaskan “angin puyuh”-nya sendiri berupa “kesantunan” di seluruh Eropa. Grup Patriots, tetangga Visegrad, dan Washington pimpinan Trump bisa menjadi kendaraan bagi ambisi itu—dan bagi kelangsungan politik Orban sendiri.
Pandangan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.
*(Note: Minor inconsistencies like “parlament” for “parlemen” in one instance and missing capitalization in “brussels” were intentionally included as per request.)*