Uni Eropa telah mencabut sanksi terhadap seorang taipan teknologi Rusia, dalam langkah langka dari kebijakan menghukum elit negara tersebut atas invasi Ukraina.
Arkady Volozh, yang merupakan salah satu pendiri perusahaan teknologi terbesar Rusia, Yandex, dicabut dari daftar individu yang dikenai sanksi setelah mengutuk invasi Ukraina dan mengambil langkah-langkah publik untuk memutuskan hubungan dengan Rusia. Keputusan ini diumumkan dalam dokumen yang diterbitkan oleh Dewan Eropa pada hari Rabu.
Pak Volozh adalah salah satu tokoh Rusia yang paling menonjol yang dibebaskan dari sanksi oleh kekuatan Barat utama sejak dimulainya perang. Langkah tersebut disambut baik oleh beberapa anggota oposisi Rusia, yang telah mendesak Barat untuk menggunakan insentif serta hukuman untuk menekan Kremlin.
“Ada logika akhirnya dalam tindakan Barat,” tulis Abbas Gallyamov, mantan penulis pidato Kremlin yang beralih menjadi konsultan politik, di aplikasi pesan Telegram. “Jika Anda menentang perang,” tambahnya, “maka sanksi dicabut.”
Uni Eropa menempatkan Pak Volozh dan salah satu deputinya dalam daftar sanksi pada minggu-minggu awal perang karena mempromosikan propaganda Kremlin di layanan agregasi berita Yandex. Yandex, yang dikenal sebagai Google Rusia, mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengikuti hukum sensor ketat Rusia. Mereka menjual layanan berita tersebut tidak lama setelahnya.
Pak Volozh, yang berbasis di Israel, mengundurkan diri dari Yandex setelah dikenai sanksi. Ia juga telah berhenti bepergian ke Rusia, dan tahun lalu mengeluarkan kecaman keras terhadap perang.
“Invasi Rusia ke Ukraina adalah barbar, dan saya secara kategoris menentangnya,” kata Pak Volozh dalam sebuah pernyataan pada bulan Agustus.
Perusahaan induk Yandex, di mana Pak Volozh memiliki 8 persen saham, menyetujui kesepakatan bulan lalu senilai sekitar $5 miliar untuk melepaskan semua asetnya di Rusia, yang termasuk browser populer dan aplikasi penyewaan mobil. Penjualan tersebut disetujui oleh pemegang saham Yandex minggu lalu.
Jurubicara Pak Volozh tidak memberikan komentar yang langsung terkait dengan keputusan Uni Eropa.
Ratusan pengusaha, politisi, dan pejabat Rusia telah menjadi target sanksi Barat sejak invasi, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan biaya politik Kremlin untuk melanjutkan perang.
Namun, beberapa lawan Kremlin mengatakan Barat dapat meningkatkan kemungkinan mengubah elit Rusia melawan Presiden Vladimir V. Putin dengan menggabungkan hukuman dengan bantuan bagi mereka yang secara publik mengutuk perang.
Bantuan semacam itu jarang terjadi. Inggris mencabut sanksi terhadap bankir Rusia yang vokal, Oleg Tinkov tahun lalu, setelah ia mengutuk perang dan melepaskan kewarganegaraan Rusianya. Ia telah membayar harga domestik atas kritiknya – pemerintah mengancam akan mengambil alih bank yang ia dirikan, katanya, memaksa ia untuk menjual sahamnya dengan harga “jual murah.”
Juru bicara Kremlin, Dmitri S. Peskov, tahun lalu menyebut pengusaha yang berbicara menentang perang untuk mendapatkan keringanan sanksi sebagai “pengkhianat.”
Keringanan sanksi juga menuai kontroversi di kalangan beberapa lawan Putin, yang berpendapat bahwa sedikit individu di Rusia yang dapat mencapai kekayaan atau kekuasaan tanpa membentuk hubungan dekat dengan pemerintah.
Tahun lalu, seorang pemimpin oposisi Rusia terkemuka, Leonid Volkov, mengundurkan diri dari sebuah kelompok anti-korupsi yang ia pimpin setelah surat yang bocor tampak menunjukkan ia sedang mengupayakan Uni Eropa untuk menghapus sanksi dari seorang oligark Rusia.
Pak Volkov, yang pernah menjabat sebagai ajudan senior pemimpin oposisi Aleksei A. Navalny, mengatakan dalam serangkaian pos media sosial yang mengumumkan pengunduran dirinya bahwa ia salah berpikir bahwa keringanan sanksi dapat “menciptakan reaksi berantai dari kecaman publik terhadap perang dan perpecahan di elit Rusia.”