Para Pemimpin NATO Bersiap di Den Haag, Tuntutan Trump dan Dampak Serangan AS ke Iran
Ketika para pemimpin NATO bersiap bertemu di Den Haag pada Selasa, upaya memenuhi permintaan Presiden AS Donald Trump soal target besar belanja pertahanan mungkin tenggelam oleh dampak serangan militer AS ke Iran.
Trump menuntut sekutu NATO berkomitmen mengalokasikan 5% PDB untuk pertahanan dalam pertemuan dua hari mulai Selasa. KTT ini juga dimaksudkan untuk memberi sinyal ke Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa NATO tetap bersatu, meski Trump sebelumnya mengkritik aliansi ini, dan bertekna memperluas serta meningkatkan pertahanannya untuk mencegah serangan Moskow.
Senin lalu, Sekjen NATO Mark Rutte mengatakan komitmen belanja pertahanan baru yang akan diumumkan dalam KTT sangat penting untuk memastikan aliansi bisa menggentarkan Rusia.
"Rencana investasi pertahanan yang akan disepakati di Den Haag menetapkan baseline baru, 5% PDB dialokasikan untuk pertahanan," kata Rutte. "Ini lompatan besar yang ambisius, bersejarah, dan fundamental demi masa depan kita."
Namun, pemboman AS ke situs nuklir Iran akhir pekan lalu membuat KTT ini jauh lebih tak terprediksi bagi Rutte—mantan PM Belanda yang menjadi tuan rumah di kotanya sendiri—dan negara anggota NATO lainnya.
Pada 2003, perang Irak yang dipimpin AS memecah NATO ketika Prancis dan Jerman menentang serangan itu, sementara Inggris dan Spanyol bergabung dengan koalisi. Sekutu Eropa dan Kanada juga ingin Ukraina jadi prioritas agenda KTT, tetapi mereka khawatir Trump tak ingin Presiden Volodymyr Zelenskyy mencuri perhatian.
Iran Tambah Ketidakpastian
Banyak hal tergantung situasi di Timur Tengah saat KTT berlangsung—seperti apakah Iran sudah balas menyerang AS—dan apakah pemimpin NATO lain membahas serangan ini dengan Trump atau dalam pernyataan ke media.
Senin lalu, Rutte mengatakan serangan ke Iran tidak melanggar hukum internasional. Jurnalis Al Jazeera Kimberly Halkett melaporkan bahwa pemimpin Eropa kini fokus pada diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Namun, eskalasi konflik—termasuk serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar—memperumit diplomasi.
"Dengan eskalasi beberapa hari terakhir, tugas ini jadi jauh lebih sulit, makanya pertemuan (di KTT NATO) jadi lebih krusial," kata Halkett dari Washington, DC.
Dari Den Haag, Hashem Ahelbarra melaporkan bahwa menurut Rutte, hampir semua sekutu NATO sepakat: "Menyalahkan Iran karena gagal bernegosiasi dengan komunitas internasional dan IAEA di masa lalu."
Momen Berbahaya bagi NATO
Jika KTT tak berjalan sesuai rencana, NATO berisiko terlihat lemah dan terpecah, di saat anggotanya di Eropa menganggap Rusia dalam kondisi paling berbahaya sejak Perang Dingin dan bersiap menghadapi kemungkinan penarikan pasukan AS dari benua itu.
Senin lalu, Putin menepis klaim NATO bahwa Rusia bisa menyerang anggota aliansi sebagai kebohongan Barat untuk membenarkan belanja militer besar-besaran.
Dalam rencana belanja pertahanan baru NATO, negara-negara akan mengalokasikan 3,5% PDB untuk "pertahanan inti" (senjata, pasukan) dan 1,5% untuk investasi keamanan seperti adaptasi infrastruktur, perlindungan pipa, dan pencegahan serangan siber.
Kenaikan bertahap selama 10 tahun ini berarti tambahan belanja ratusan miliar dolar.
"Alasan mereka melakukan ini agar saat Trump datang ke Den Haag, mereka bisa bilang: ‘Kami dengar kekhawatiranmu, kini kami berkomitmen pada target 5% yang Anda usulkan,’" kata Ahelbarra.
Trump lama menegaskan bahwa Eropa harus menanggung beban finansial dan militer lebih besar untuk pertahanannya.
Rutte mengatakan Spanyol tak dibebaskan dari komitmen ini, meski Madrid mengklaim telah disepakati bahwa mereka tak harus mencapai angka 5%. Tahun lalu, anggota NATO secara kolektif menghabiskan 2,6% PDB untuk pertahanan inti—sekitar $1,3 triliun, dengan AS menyumbang $818 miliar.
Menurut Ahelbarra, pemimpin Uni Eropa "ingin meyakinkan Trump bahwa NATO memperhatikan tuntutannya, tapi mereka berharap bisa membujuk Trump tetap bekerja sama demi menyelesaikan berbagai isu—terutama Ukraina."
"Mereka tak mau AS meninggalkan Ukraina. Mereka tak ingin AS bernegosiasi dengan Putin tanpa mempertimbangkan kepentingan Ukraina," tambahnya.