Presiden AS Donald Trump telah menandatangani memorandum yang akan memberlakukan pembatasan lebih ketat terhadap Kuba.
Langkah ini bertujuan untuk membalikkan beberapa kebijakan yang diperkenalkan pemerintahan Biden yang mengurangi tekanan AS pada negara komunis tersebut. Gedung Putih menyatakan akan lebih ketat dalam menegakkan larangan bagi wisatawan AS untuk berkunjung ke Kuba, serta menolak seruan organisasi internasional seperti PBB untuk mengakhiri embargo ekonomi AS terhadap negara Karibia itu.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez mengatakan memorandum tersebut "memperkuat agresi & blokade ekonomi yang menghukum seluruh rakyat Kuba dan menjadi penghambat utama pembangunan kami."
Dalam lembar fakta yang dipublikasikan di situs resminya, Gedung Putih menyatakan akan menghentikan "praktik ekonomi yang secara tidak proporsional menguntungkan pemerintah, militer, intelijen, atau badan keamanan Kuba dengan mengorbankan rakyatnya."
Warga AS sebenarnya sudah dilarang bepergian ke Kuba hanya untuk tujuan wisata, tetapi masih ada 12 kategori kunjungan yang diperbolehkan, termasuk kunjungan keluarga dan pendidikan, proyek kemanusiaan, serta kompetisi olahraga. Memorandum baru ini menyatakan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada akan ditegakkan melalui audit rutin dan "pencatatan wajib semua transaksi terkait perjalanan selama minimal lima tahun."
Selain itu, warga AS dilarang berbisnis dengan GAESA, konglomerat milik militer Kuba yang menguasai banyak hotel di negara tersebut.
Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa utama pemerintah Kuba, tetapi jumlah pengunjung menurun drastis seiring kelangkaan barang yang semakin parah di pulau Karibia itu dan beberapa pemadaman listrik nasional yang membuat negara tersebut terpuruk.
Memorandum itu menegaskan bahwa Presiden Trump "berkomitmen untuk mendorong terciptaa Kuba yang bebas dan demokratis, serta mengatasi penderitaan panjang rakyat Kuba di bawah rezim Komunis."
Kebijakan dalam dokumen tersebut melanjutkan langkah-langkah yang telah diterapkan Trump di masa jabatan pertamanya dan beberapa bulan terakhir.
Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua, Trump mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme, yang sempat dicabut beberapa hari sebelumnya oleh presiden saat itu, Joe Biden.
Trump dan kebijakan tangannya besi terhadap Kuba mendapat dukungan kuat dari komunitas Kuba-Amerika di AS.
Namun, keputusan pemerintahan Trump untuk mengakhiri Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi warga Kuba—serta Haiti, Nikaragua, dan Venezuela—menuai kekecewaan luas di kalangan banyak warga Kuba-Amerika.