Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela bisa dihadapkan pada deportasi mulai 24 April.
Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mencabut status hukum sementara dari 530.000 orang termasuk Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela di Amerika Serikat, menurut pemberitahuan Federal Register.
Langkah ini, perluasan terbaru dari pengetatan imigrasi Trump, efektif mulai 24 April, dan memotong pendek “parole” dua tahun yang diberikan kepada imigran di bawah Presiden sebelumnya Joe Biden yang memungkinkan mereka masuk ke negara tersebut melalui udara jika mereka memiliki sponsor AS.
Sekelompok warga negara Amerika dan imigran menggugat administrasi Trump karena mengakhiri parole kemanusiaan dan mencari untuk menghidupkan kembali program untuk empat kewarganegaraan tersebut.
Biden meluncurkan program masuk parole untuk warga Venezuela pada 2022 dan memperluasnya ke Kuba, Haiti, dan Nikaragua pada 2023 saat administrasinya berjuang dengan tingkat tinggi imigrasi tidak tercatat dari kewarganegaraan tersebut. Hubungan diplomatik dan politik antara keempat negara tersebut dan Amerika Serikat telah tegang.
Jalur hukum baru tersebut datang saat Biden juga mencoba untuk menekan perlintasan ilegal di perbatasan AS-Meksiko.
Trump, yang berkampanye dengan garis anti-imigrasi yang keras, mengambil langkah-langkah segera untuk meningkatkan penegakan hukum setelah menjabat, termasuk dorongan untuk deportasi jumlah rekor orang yang tinggal di AS tanpa dokumen resmi.
Trump mengatakan bahwa program masuk parole yang diluncurkan di bawah pendahulunya Demokrat melampaui batas federal, dan dia meminta untuk mengakhiri mereka dalam perintah eksekutif 20 Januari.
Keputusan administrasinya untuk mencabut status hukum dari setengah juta imigran bisa membuat banyak rentan terhadap deportasi jika mereka memilih tinggal di AS.
Masih belum jelas berapa banyak yang masuk ke negara tersebut dengan parole sekarang memiliki bentuk perlindungan atau status hukum lainnya.
Dalam pemberitahuan yang akan secara resmi diterbitkan di Federal Register pada hari Senin, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan mencabut status parole akan memudahkan untuk menempatkan imigran ini dalam proses deportasi cepat yang dikenal sebagai “pengeluaran dipercepat”.
Karen Tumlin, direktur kelompok hak imigran Justice Action Center, mengatakan administrasi Trump “melanggar komitmen yang dibuat pemerintah federal kepada ratusan ribu” imigran dan sponsor mereka di Amerika Serikat.
“Tiba-tiba mencabut status hukum dari ratusan ribu penerima parole kemanusiaan CHNV (Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela) akan menyebabkan kekacauan dan kesedihan yang tidak perlu bagi keluarga dan komunitas di seluruh negara,” katanya kepada AFP dalam sebuah pernyataan.
Nicolette Glazer, seorang pengacara imigrasi di California, mengatakan perintah terbaru akan mempengaruhi “sebagian besar” dari setengah juta imigran yang masuk ke Amerika Serikat di bawah skema CHNV. “Kekacauan akan tidak nyata,” tambahnya di X.
Pada 6 Maret, Trump mengatakan dia juga akan segera memutuskan apakah akan mencabut status parole dari sekitar 240.000 Ukraina yang melarikan diri ke AS selama perang dengan Rusia.
Di bawah kebijakan era Trump yang dilaksanakan pada Januari, pengeluaran dipercepat dapat diterapkan pada beberapa imigran di AS selama dua tahun atau kurang.
Sementara itu, Venezuela telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan penerbangan repatriasi imigran dari Amerika Serikat, kata pemerintah Venezuela dalam sebuah pernyataan Sabtu. “Migrasi bukanlah kejahatan, dan kami tidak akan berhenti sampai semua orang yang ingin pulang kembali dan kami menyelamatkan saudara-saudara kami yang diculik di El Salvador,” kata pernyataan tersebut.