Meski Sebelumnya Menyebutnya ‘Tindakan Kebodohan Besar’, Trump Tunjukkan Dukungan atas Kesepakatan Chagos Starmer
Terbit pada 5 Feb 2026
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya telah memberikan dukungan terhadap kesepakatan yang dicapai Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos ke Mauritius, beberapa pekan setelah menyebutnya sebagai "kebodohan besar".
Bulan lalu, Trump menggambarkan keputusan Inggris untuk melepaskan kedaulatan atas kepulauan di Samudra Hindia tersebut—yang mencakup pangkalan militer bersama AS-Inggris di Pulau Diego Garcia—sebagai sebuah "tindakan kebodohan besar".
Presiden AS itu mengatakan ia mengadakan pembicaraan produktif dengan Starmer pada Kamis dan bahwa pemimpin Inggris tersebut telah membuat "kesepakatan terbaik yang dapat dia buat".
Namun, dia juga memperingatkan dalam sebuah unggahan di Truth Social bahwa AS akan tetap mempertahankan hak untuk "mengamankan dan memperkuat secara militer" kehadiran AS di Pulau Diego Garcia jika terancam.
Pemerintah Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "kedua pemimpin sepakat pemerintah mereka akan terus bekerja sama erat untuk menjamin operasi masa depan pangkalan tersebut dan akan berbicara lagi segera," demikian dilaporkan kantor berita AFP.
Berdasarkan kesepakatan yang disetujui Mei lalu, pemerintah Inggris dan Mauritius secara bersama mengumumkan bahwa kedaulatan penuh atas Chagos—sekelompok terpencil yang terdiri dari lebih dari 60 pulau—kembali akan menjadi milik Mauritius. Sebagai gantinya, diberikan jaminan bahwa pangkalan militer AS dapat terus beroperasi di sana selama 99 tahun ke depan.
Pengumuman tahun lalu itu membangkitkan beragam perasaan di kalangan orang-orang Chagos, yang dipaksa meninggalkan kampung halaman pulau mereka pada tahun 1960-an dan 1970-an serta ditampung kembali di Mauritius, Seychelles, dan Inggris. Selama beberapa dekade, mereka telah berkampanye untuk kembali ke tanah leluhur mereka secara bebas, tanpa pembatasan apa pun.
Kepulauan Chagos telah berada di bawah kendali Inggris sejak 1814. Pada 1960-an dan 1970-an, Inggris secara paksa mengusir hampir 2.000 penduduk setempat untuk membuka jalan bagi pangkalan militer AS, yang memainkan peran penting dalam operasi militer AS di Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Pada 2008, AS juga mengakui bahwa pangkalan tersebut pernah digunakan untuk penerbangan penyamaran (rendition) tersangka "terorisme".
—
Cerita yang Direkomendasikan