Dipublikasikan pada 12 Okt 2025
Klik di sini untuk membagikan di media sosial
Sebuah kesatuan militer di Madagaskar menyatakan sedang mengambil alih kendali pasukan keamanan negara, sementara Presiden Andry Rajoelina menuduh adanya “upaya merebut kekuasaan secara ilegal” yang tengah berlangsung.
Kontingen CAPSAT yang bermarkas di distrik Soanierana, pinggiran ibu kota Antananarivo, bergabung dengan ribuan demonstran antipemerintah pada Sabtu, menyerukan pasukan keamanan untuk “menolak perintah menembak” serta mengutuk aksi polisi yang dilakukan untuk meredam lebih dari dua pekan unjuk rasa yang dipimpin kaum muda yang telah mengguncang pulau di Samudra Hindia tersebut.
Unjuk rasa di ibu kota Antananarivo tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak gerakan protes meletus pada 25 September, dipicu oleh kemarahan atas kelangkaan listrik dan air.
Polisi menggunakan granat setrum dan gas air mata dalam upaya membubarkan kerumuman ribuan orang tersebut. Hanya sedikit yang bubar ketika pasukan dari kontingen CAPSAT yang terdiri dari perwira administratif dan teknis memasuki kota dengan kendaraan tentara untuk bergabung bersama para demonstran.
Mereka disambut dengan sorak-sorai para pengunjuk rasa, yang berseru, “Terima kasih!” kepada para prajurit berseragam, beberapa di antaranya mengibarkan bendera Madagaskar.
Pada Minggu, Rajoelina merilis pernyataan yang berbunyi: “Sebuah upaya untuk merebut kekuasaan secara ilegal dan dengan paksa, bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, sedang berlangsung saat ini.”
“Dialog adalah satu-satunya jalan ke depan dan satu-satunya solusi untuk krisis yang saat ini dihadapi negara,” ujarnya sembari menyerukan persatuan.
Madagaskar merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan telah mengalami frekuen pemberontakan rakyat sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960.
Menghadapi protes yang hampir terjadi setiap hari sejak 25 September, Rajoelina memberhentikan kabinetnya pada 30 September dan menunjuk seorang jenderal angkatan darat sebagai perdana menteri, tetapi langkah tersebut gagal meredam pemberontakan.