Pemerintah yang dipimpin militer Sudan menolak panggilan dari misi penemuan fakta PBB untuk penempatan pasukan internasional guna melindungi warga sipil dari perang saudara yang sedang berlangsung di negara tersebut. Pihak-pihak yang bertikai di Sudan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap warga sipil, laporan misi PBB tersebut melaporkan. Ribuan orang telah tewas dan hampir delapan juta mengungsi sejak konflik pecah pada April 2023 antara pasukan militer dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Kedua belah pihak telah bersama-sama melakukan kudeta, tetapi kemudian bertengkar, menjerumuskan Sudan ke dalam perang saudara. “Mengingat kegagalan pihak-pihak yang bertikai untuk melindungi warga sipil, sangat penting bahwa sebuah kekuatan independen dan netral dengan mandat untuk melindungi warga sipil dikerahkan tanpa penundaan,” kata pemimpin misi PBB, Chande Othman. Misi penemuan fakta juga meminta agar embargo senjata diberlakukan pada kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Misi ini melaporkan temuannya setelah mendapatkan kesaksian langsung dari 182 korban selamat, anggota keluarga, dan saksi mata. Uni Emirat Arab (UEA) dituduh mendukung RSF dengan uang dan senjata – yang mereka bantah – sementara Arab Saudi dikatakan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Sudan. Kementerian luar negeri Sudan mengatakan pemerintah menolak rekomendasi misi penemuan fakta tersebut secara “keseluruhan”. Ini menggambarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai “badan politik dan ilegal”, dan mengatakan rekomendasi misi tersebut adalah “pelanggaran flagrant terhadap mandat mereka”. RSF belum mengomentari proposal tersebut. Sementara itu, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta “dunia untuk bangun dan membantu Sudan keluar dari mimpi buruk yang sedang dialaminya”, melaporkan kantor berita AFP. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus berbicara selama kunjungannya ke Port Sudan – pusat utama bagi lembaga bantuan dan markas baru pemerintah, setelah diusir dari ibu kota, Khartoum, oleh RSF. “Skala darurat ini menggemparkan, begitu juga tindakan yang tidak memadai yang dilakukan untuk menghentikan konflik dan merespons penderitaan yang ditimbulkannya,” dikutip dari pernyataan Dr Tedros. Pada bulan Agustus, sebuah komite pakar yang didukung PBB menyatakan kelaparan di sebuah kamp yang menampung sekitar 500.000 orang yang mengungsi di dekat kota yang terkepung el-Fasher di Darfur, salah satu dari daerah yang paling terdampak konflik. Berbagai upaya mediasi, yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dan AS, gagal mengakhiri konflik.
