Dengarkan artikel ini | 7 menit
Ketika Sajid Javid berkomentar bahwa ia tidak akan mengizinkan orang seperti orang tuanya sendiri masuk ke Britania Raya hari ini, itu bukanlah komentar spontan. Ia menyuarakan sebuah pandangan yang semakin sentral dalam politik imigrasi Inggris. Menteri Dalam Negeri pertama dari etnis minoritas di Inggris itu menyatakan ia menolak masuknya pekerja tak terampil dan mereka yang tidak berbahasa Inggris. Berdasarkan kriteria yang ia tetapkan sendiri, baik ayahnya, yang tiba sebagai pekerja tak terampil, maupun ibunya, yang tidak fasih berbahasa Inggris, tidak akan diizinkan menetap di negara tersebut. Dalam mempromosikan memoarnya, *The Colour of Time*, Javid tegas: imigrasi harus dikurangi, persyaratan bahasa Inggris harus diperketat, dan izin masuk harus dibatasi hanya untuk pekerja terampil.
Jauh dari istimewa, posisi Javid mengindikasikan sebuah pola yang lebih luas dan semakin terlihat dalam politik Inggris. Beberapa posisi anti-imigrasi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir justru disuarakan oleh politisi dari kalangan etnis minoritas.
Pola ini paling terlihat di Kantor Dalam Negeri (Home Office), departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas perbatasan, suaka, penahanan, dan deportasi. Sejak 2018, peran Menteri Dalam Negeri berulang kali dipegang oleh politisi etnis minoritas, termasuk Javid sendiri, Priti Patel, Suella Braverman, dan James Cleverly di bawah pemerintahan Konservatif, dilanjutkan oleh Shabana Mahmood di bawah Partai Buruh. Masing-masing, pada gilirannya, telah menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap pengendalian imigrasi.
Di bawah Priti Patel, sistem imigrasi berbasis poin diperkenalkan dan rencana kontroversial untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda dikembangkan. Braverman melangkah lebih jauh lagi, dengan menyatakan bahwa menyaksikan penerbangan deportasi lepas landas akan menjadi “impian” dan “obsesinya”. Namun terlepas dari nada yang semakin punitif, angka imigrasi keseluruhan justru meningkat dalam periode ini. Retorika dan hasil nyata berjalan sendiri-sendiri. Meski demikian, sinyal politik dari Home Office jelas: ketegasan di perbatasan di atas segalanya.
Penjelasan untuk fenomena ini tidak semata-mata terletak pada biografi pribadi atau keyakinan individu. Berdasarkan penelitian saya tentang representasi etnis minoritas di Inggris, saya berargumen bahwa pengangkatan-pengangkatan ini mencerminkan sebuah logika politik yang jelas. Ketika partai politik mengeraskan sikap mereka tentang imigrasi, mereka sering bergantung pada politisi minoritas untuk bertindak sebagai *perisai reputasi*, figur yang dapat memimpin kebijakan restriktif sekaligus melindungi partai dari tuduhan rasisme.
Perisai reputasi ini penting karena kontrol imigrasi di Inggris telah lama di-rasialisasi. Dari pembatasan pascaperang terhadap migrasi Persemakmuran hingga kebijakan “lingkungan yang tidak bersahabat” (*hostile environment*) yang dikaitkan dengan mantan Perdana Menteri Theresa May, kontrol perbatasan sering kali bersinggungan dengan ras dan rasa memiliki. Ketika kebijakan semacam itu diadvokasi oleh politisi etnis minoritas, kritik dapat lebih mudah dibingkai ulang sebagai perbedaan ideologis, bukan eksklusi rasial.
Dinamika ini paling jelas terlihat di Home Office. Departemen ini pada dasarnya menuntut garis keras tentang imigrasi dari menterinya, dan mengangkat politisi minoritas untuk peran tersebut terbukti berulang kali menguntungkan secara politis. Ini tidak berarti politisi kulit putih lebih liberal, sebagaimana rekam jejak Theresa May menunjukkan, tetapi ini membantu menjelaskan mengapa partai-partai bersedia menempatkan figur minoritas di garda depan penegakan perbatasan. Empat Menteri Dalam Negeri Konservatif berturut-turut adalah non-kulit putih.
Logika ini kini meluas melampaui Partai Konservatif. Pengangkatan Shabana Mahmood oleh Partai Buruh sebagai Menteri Dalam Negeri menandai pergeseran penting bagi partai yang secara historis berusaha memberi sinyal nuansa yang lebih besar dalam hal imigrasi. Sejak menjabat, Mahmood telah mengumumkan dan sedang mengimplementasikan reformasi suaka yang menyeluruh, yang ia gambarkan sebagai “reformasi paling substansial untuk sistem suaka Inggris dalam satu generasi”.
Fakta bahwa Keir Starmer menempatkan seorang politisi minoritas di garda depan pergeseran Partai Buruh yang lebih keras terhadap imigrasi mengisyaratkan pengakuan implisit terhadap logika reputasional ini. Identitas Mahmood tidak menentukan posisi kebijakannya, tetapi itu membentuk cara posisi-posisi tersebut diterima, terutama dalam lingkungan media dan politik di mana debat imigrasi secara rutin disaring melalui tuduhan rasisme. Dalam hal ini, Partai Buruh tampaknya telah menyerap pelajaran dari pemerintah Konservatif tentang bagaimana representasi etnis minoritas dapat berfungsi sebagai tameng politik ketika mengencangkan kebijakan perbatasan.
Imigrasi kini disebutkan oleh sekitar empat dari sepuluh warga Inggris sebagai isu terpenting yang dihadapi negara. Bagi Partai Buruh, yang lama merasa tak nyaman membicarakan perbatasan dan penegakan hukum, sikap Mahmood merepresentasikan sebuah rekalsibrasi. Langkah-langkahnya termasuk memperketat rute dari suaka ke pemukiman permanen, mereformasi undang-undang hak asasi manusia untuk memfasilitasi pengusiran, dan menangguhkan visa untuk negara-negara yang menolak menerima warga negaranya yang dipulangkan. Ia tidak meminta maaf, dengan argumen bahwa kecepatan dan skala imigrasi telah mengguncang komunitas dan memicu persepsi ketidakadilan. Sementara anggota parlemen belakang Partai Buruh dan Partai Hijau menuduhnya mengambinghitamkan migran, tokoh-tokoh di sayap kanan politik malah menyambut pendekatannya.
Namun, akan keliru untuk menggambarkan politisi minoritas sebagai sekadar simbol atau juru bicara yang sinis. Banyak yang mengartikulasikan posisi mereka melalui narasi tentang keadilan, legalitas, dan kontribusi. Javid telah berbicara tentang pengalaman keluarganya menghadapi rasisme sambil menekankan bahwa mereka masuk Inggris secara legal dan bekerja keras. Mahmood juga berargumen serupa bahwa konstituen yang “melakukan hal dengan cara yang benar” merasa dirugikan oleh kedatangan tidak teratur yang menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil.
Argumen-argumen ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara imigrasi didiskusikan: kurang terbuka dalam istilah rasial dan lebih melalui bahasa keadilan, ketertiban, dan kontrol. Namun, pembingkaian ulang ini tidak lepas dari sejarah panjang kebijakan imigrasi Inggris yang ter-rasialisasi. Sebaliknya, politisi etnis minoritas semakin memainkan peran legitimasi yang terlihat di dalamnya.
Oleh karena itu, ketokohan politisi kulit berwarna di garda depan pengetatan imigrasi Inggris bukanlah sebuah paradoks. Itu adalah jendela untuk melihat bagaimana representasi dioperasionalkan dalam praktik. Ketika Sajid Javid mengatakan orang tuanya tidak akan diterima hari ini, ia tidak menyangkal latar belakangnya tetapi menandakan kredibilitas politiknya. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apa yang terjadi ketika kredibilitas semacam itu tidak lagi cukup untuk menampung konsekuensi moral dan sosial dari sebuah sistem yang dibangun di atas eksklusi. Ras, perbatasan, dan legitimasi politik, serta pertanyaan abadi tentang rasa memiliki dan kewarganegaraan, tetap terikat erat dalam politik kontemporer Inggris.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak necessarily mencerminkan kebijakan editorial Al Jazeera.