Humanity & Inclusion menyatakan penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang amat berat di tengah perang dan krisis kemanusiaan.
Diterbitkan Pada 9 Apr 2026
Lembaga nonpemerintah Humanity & Inclusion menyatakan situasi kemanusiaan telah mencapai “tingkat katastrofik” bagi warga sipil dan bahkan lebih kritis lagi bagi penyandang disabilitas setelah tiga tahun perang di Sudan.
Perang antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces meletus pada April 2023, memicu gelombang kekerasan yang menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan buatan manusia yang pertumbuhannya tercepat di dunia sejak saat itu.
Humanity & Inclusion, sebuah LSM internasional yang berfokus pada kelompok disabilitas dan rentan dalam situasi darurat, menyatakan dalam keterangan pada Kamis bahwa situasi kelompok paling rentan terus memburuk seiring berlanjutnya kekerasan, runtuhnya layanan dasar, dan ancaman dari bahan peledak yang tidak meledak.
LSM tersebut menyebutkan diperkirakan 11,6 juta orang telah mengungsi dalam perang ini, dan lebih dari 33 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mereka menambahkan bahwa lebih dari tiga juta orang telah kembali ke rumah mereka pada akhir Januari 2026, termasuk 700.000 dari luar negeri.
Sebagian besar pengembalian terjadi ke negara bagian di mana kekerasan telah jauh mereda, seperti Khartoum, Blue Nile, dan Gezira.
‘Tantangan Ekstrem’
Humanity & Inclusion menyatakan bahwa 4,6 juta orang, sekitar 16 persen populasi Sudan, hidup dengan disabilitas.
“Di area-area yang terdampak konflik, angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi akibat luka, trauma, memburuknya kesehatan kronis, dan hambatan akses perawatan,” ujar organisasi tersebut.
Ditambahkan bahwa penyandang disabilitas “menghadapi tantangan yang ekstrem dalam melarikan diri dari kekerasan, mengakses bantuan, dan melindungi diri dari bahaya”. Mereka juga sering kali termasuk “yang pertama ditinggalkan dan menghadapi risiko kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan eksklusi yang jauh lebih tinggi”.
Humanity & Inclusion menunjuk sisa-sisa bahan peledak perang sebagai “bahaya baru yang mematikan” bagi jutaan pengungsi yang kembali ke rumah.
“Area-area pengembalian dan bekas garis depan sangat terkontaminasi dengan bahan peledak yang tidak meledak, termasuk ranjau darat antipersonel,” ujar pernyataan itu.
“Bahaya-bahaya ini terdapat di rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan di jalan-jalan, menjadi ancaman konstan bagi warga sipil dan sangat membatasi akses ke layanan penting serta mata pencaharian,” tambah kelompok tersebut.